Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Butuh komitmen kuat semua unsur untuk mengembangkan batik sebagai budaya lokal memiliki makna. Perlu diberikan pemahaman bahwa tidak semua kain tiruan batik produksi dari luar negeri.
“Bukan tanpa alasan World Craft Council (Dewan Kerajinan Dunia) menetapkan Kota Yogyakarta sebagai World Batik City, atau Pekalongan sebagai City Craft and Folk Arts oleh UNESCO karena batiknya, terus Kota Solo yang juga sebagai Kota Batik karena sejumlah kegiatan festival batiknya, bahkan yang akan datang Pamengkasan (Madura) mentasbihkan diri sebagai Pasar Batik Tulis Dunia. Ini karena komitmen para pengraji kain batik yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerahnya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya, Jumat 2 Oktober 2020 terkait dengan kondisi kain dan pengrajin batik Jawa Barat pada Hari Batik Nasional 2020.
Sudah sejak tahun 2008 menurut Komarudin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat membangun jaringan dengan sejumlah stakeholder untuk mengembangkan khasanah perbatikan Jawa Barat. Bukti nyatanya adalah, sejak saat itu bukan hanya batik Cirebon dan Indramayu saja yang dikenal, tetapi juga pengrajib batik di Garut dan Tasikmalaya yang sudah kembang kempis kembali mampu bangkit.
Baca Juga: Ratusan Anak SMK Diamankan Petugas Kepolisian
“Bahkan melalui sejumlah program pelatihan, semua daerah sejumlah Kabupaten Kota di Jawa Barat saat ini memiliki kekhasan motif batik. Namun ditengah maraknya budaya batik bersamaan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar PNS, pegawai swasta hingga anak sekolah mengenakan baju batik, memunculkan polemik baru dengan banyaknya tiruan batik atau produk tekstil bercorak batik,” ujar Komarudin.
Terhadap permasalahan munculnya kain produk, Komarudin sepenuhnya tidak mempermasalahkan karena harga kain batik tulis ataupun cap masih belum terjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Namun demikian, untuk menggairahkan kembali masyarakat mencintai produk asli batik perlu ada kebijakan pemerintah daerah, minimal untuk penggunaan dilingkungan pemerintahan,” ujar Komarudin. (heriyanto)***
