Network
PORTAL BANDUNG TIMUR,-
BEBAS demi hukum artinya bahwa perkara tersebut tidaklah terbukti unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa serta bukti-bukti yang diarahkan kepada terdakwa dinilai tidak relevan dan valid di mata Hakim, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala konsekuensi Hukum dan dipulihkan kembali nama baiknya. Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
Dalam Kasus Memiles yang Hakim menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa tidak terbukti sebagaimana Point berikut : Bahwa PT Kam and Kam telah terbukti mengantongi Surat Izin Usaha ( SIUP ) dari Dinas Perdagangan DKI Jakarta pada Oktober 2015 sampai dengan 2020. Dengan mengantongi Surat Izin dari Pemerintah tentunya merupakan bukti bahwa PT Kam and Kam adalah Perusahaan yang telah tercatat.
Hal ini memberikan penilaian bahwa sejak awal Perusahaan ini mempunyai tujuan jelas dalam Industrinya sebagaimana dalam hal ini adalah bergerak dalam bidang Periklanan.
Baca Juga: Pacman Geo akan Segera Rilis
Bahwa Terdakwa Sanjay tidak terbukti menerapkan skema piramida dalam mendistribusikan barang dan jasa. Sebelumnya kita mengetahui bahwa yang dimaksud Skema PIRAMIDA adalah dimana orang diwajibkan untuk mencari orang lain untuk menjadi bawahan dan hal tersebut menjadi larangan dalam UU Nomor 7 2014 tentang Perdagangan. Sumber pendapatan Memiles dari Iklan.
Hal ini membuktikan bahwa PT Kam and kam dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan izin yang dikantongi, hal ini merupakan unsur yang kuat dari putusan ini sehingga ini membantah pasal 378 KUHP tentang penipuan karena Uang yang digunakan adalah tujuannya untuk kepentingan Perusahaan.
Apabila tidak terbukti, Mengapa Jaksa Mengajukan Banding dan Kasasi?
Perlu diketahui Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki Penilaian dan wewenang yang berbeda dengan Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa mengajukan Banding tentunya ada alasan, diantaranya adalah Jaksa merasa ada tekanan kepentingan Publik dan keadilan yang belum terpenuhi dalam Putusan yang diberikan Pengadilan Negeri sehingga harus diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung atas hukum-hukum serta relevansinya dengan bukti.
