Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Upaya dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dinilai masih memerlukan penguatan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Imran Pambudi mengatakan, pihaknya telah melakukan penanggulangan HIV-AIDS dengan menempuh jalur cepat 95-95-95.
"Artinya mencapai target indikator 95% estimasi Orang Dengan HIV (ODHIV) diketahui status HIV-nya, 95% ODHIV diobati dan 95% ODHIV yang diobati mengalami supresi virus," ungkap Imran Pambudi sebagaimana dilansir dari laman resmi Kemenkes RI.
Namun data tahun 2018-2022, kata Imran Pambudi, capaian target tersebut khususnya pada perempuan, anak dan remaja masih belum optimal. Sebab, menurut dia, tercatat baru 79% Orang Dengan HIV (ODHIV) mengetahui status HIV-nya, baru 41 % ODHIV yang diobati dan 16% ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.
"Berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526,841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Yang mana, sekitar 40 persen dari kasus infeksi baru tersebut terjadi pada perempuan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, penyebabnya beragam mulai dari pandemi COVID-19, retensi pengobatan ARV yang rendah, adanya ketidaksetaraan dalam layanan HIV serta masih dirasakannya stigma dan diskriminasi yang berawal dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV-AIDS.
Baca Juga: Rerata, Ungkapan Keresahan Armand Maulana Atas Rentannya Mental Kaum Muda di Jagat Maya
“Setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV dapat datang ke fasyankes untuk melakukan tes. Bila hasil tes menyatakan terinfeksi HIV, segera minum ARV yang disediakan Pemerintah di fasilitas layanan kesehatan mampu tes dan pengobatan HIV,” ujar Imran Pambudi .
Terkait dengan penguatan strategi triple 95, lanjut Imran Pambudi, dilakukan dengan menggencarkan promosi kesehatan, upaya pencegahan perilaku beresiko, penemuan kasus (skrining, testing, tracing) dan tatalaksana kasus.
"Tak hanya itu, Kemenkes juga mencantumkan strategi pengendalian HIV-AIDS bagian dari Standar Pelayanan Minimum di Fasyankes. Strategi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan," ujarnya.
