Anies Baswedan Sebut Kabinet Sehat Jika Tak Diisi Orang Orang Bermasalah

- 12 Januari 2024, 11:03 WIB
Elektabilitas Anies Baswedan merangkak naik, mendekati Prabowo Subianto.
Elektabilitas Anies Baswedan merangkak naik, mendekati Prabowo Subianto. /@aniesbaswedan

PORTAL BANDUNG TIMUR - Untuk membentuk kabinet yang sehat dan untuk mewujudkan pembangunan dan perekonomian nasional yang kompetitif diperlukan tiga syarat, salah satunya adalah memilih orang-orang yang mempunyai kompetensi. Calon presiden nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan usai menghadiri kegiatan "Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045" di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis malam, 11 Januari 2024.

"Bicara tentang kabinet, satu kompetensi, kedua relevansi, dan ketiga integritas," kata Anies sebagaimana dilansir Portal Bandung Timur dari Kantor Berita Antara..

Terkait integritas, lanjut Anies, syarat itu harus benar-benar terpenuhi, sehingga kabinet tidak diisi orang-orang yang bermasalah. Ia menegaskan, ketiga syarat itu menurut dia, bisa dipenuhi siapa saja dengan latar belakang yang berbeda-beda.

"Latar belakangnya bisa berbeda-beda, mau latar belakangnya berpartai, tidak berpartai, mau latar belakangnya dari pusat, dari daerah, laki-laki, perempuan, itu semua macam-macam," ujarnya.

Karena itu menurut dia, prinsip yang harus dipegang adalah tiga hal tersebut untuk membentuk kabinet yang mewujudkan pembangunan dan perekonomian nasional yang berdaya saing.

Di tempat yang sama, Anies juga mengatakan tentang pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah dan para pelaku usaha atau pebisnis. Ia menjelaskan, kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha yang ia maksud adalah dengan meibatkan pelaku usaha dalam penyusunan kebicakan yang berkaitan dengan para pelaku usaha.

"Kolaborasi yang tepat adalah pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan, namun tetap melibatkan pelaku usaha seperti Kadin dalam setiap proses penyusunannya. Itu yang menurutnya saat ini masih belum berjalan baik," ungkapnya.

Jadi prinsip kolaborasi, kata Anies, artinya pemerintah yang memang memegang kewenangan, tetapi dalam menyusun kebijakan bukan hanya mengundang untuk partisipasi, melainkan kolaborasi.

"Jadi, kolaborasi itu satu level di atas partisipasi," pungkasnya.***

 

Editor: Andriansyah Andrie


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah