Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pelaksanaan Kongres PSSI memilih Ketua Umum Baru dinilai berpotensi memicu konflik luar biasa. Hal itu terjadi, karena proses pelaksanaan Kongres PSSi dan Pemilihan Ketua umum PSSI terkesan dadakan, dan tanpa persiapan yang matang.
Demikian dikatakan Ketua Umum Masyarakat Sepakbola Indonesia (MSBI), Sarman L Hakim terkait dengan persoalan sepakbola Indonesia dan Pemilihan Ketua Umum PSSI mendatang. Ia mencontohkan, saat penerimaan pendaftaran calon peserta Kongres PSSI dan calon ketua sudah dilakukan, padahal Komite Pemilihan dan Banding saat itu belum ada.
“Kenapa saya mengundurkan dari pencalonan, karena panitia penerima peserta Kongres PSSI atau calon ketua, belum terbentuk,” ujar Sarman L Hakim, dalam acara Diskusi Akhir Pekan Titik Temu, di Jakarta, 21 Januari 2023.
Ia juga mengaku khawatir terkait denan pelaksanaan Kongres PSSI dan pemilihan ketua umum PSSI sekarang yang menurutnya berpotensi memicu chaos. Karenanya dalam acara diskusi yang disiarkan langsung melalu radio streaming RKN dan direlay oleh puluhan radio FM di daerah itu, ia menegaskan, jika terjadi chaos karena konflik luar biasa, dan PSSI tidak bisa diharapkan lagi, maka MSBI siap membentuk federasi baru.
“Saya ada khawatir apabila (saat kongres) terjadi chaos besok ini, ya ini masyarakat harus diberi harapan yaitu msbi akan melakukan membentuk federasi baru,” tegas dia.
Ia menjelaskan, jika memang terjadi demikian, alangkah baiknya 514 kabupaten kota ini menjadi anggota MSBI, dan ia mengaku mampu melaksanakan hal tersebut.
“Aturan tentang pembentukan federasi baru selain PSSI ada dasar hukumnya yaklni Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019,” ungkapnya.
Sementara itu pengamat sepakbola dri sportstar.id, Abdul Haris yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengarakan, karut marut sepakbola indonesia terjadi akibat dari banyak faktor. Menurut dia hanya satu orang yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut yakni Presiden Joko Widodo.
“Saya pikir itu bukan termasuk intervensi pemerintah terhadap federasi sepakbola, karena telah ada kesepakatan antara pemerintah RI dengan FIFA terkait dengan program transformasi sepakbola nasional,” ungkapnya.
Dalam kesepakatan tersebut, lanjut dia, sudah ada kesepakatan bahwa presiden FIFA sudah mengizinkan pemerintah untuk mentranformasi sepak bola nasional setelah tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Dengan demikina, bisa dikatakan, pemerintah telah mengantungi izin dari FIFA.
