Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.
“Dalam melaksanakan amanat ketiga undang-undang tersebut, pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik untuk kita dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika seusai Exit Meeting dengan BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat, Kamis 4 Maret 2021.
Baca Juga: Kaum Milenial di Pedesaan Didorong Berkebun Sayur Organik
Kegiatan Exit Meeting dengan BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika beserta jajaran OPD terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2020. “Semoga kedatangan BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat, bisa menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat Purwakarta tercinta,” imbuh Anne Ratna Mustika.
Disampaikan Anne Ratna Mustika, merupakan langkah yang sangat baik untuk kita dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel. Sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesiobal dan berintegritas. (iwan rukwanda)***
