Linmas Harus Berikan Perlindungan Pada Masyarakat

PORTAL BANDUNG TIMUR – Perlindungan Masyarakat (Linmas) Siap dan Siaga dibutuhkan dalam berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat untuk tercipta rasa aman dan tertib. Sebanyak 155 personil Linmas Siaga ditempatkan di 31 kecamatan dan 5.600 personil Linmas Siap di  270 desa dan 10 kelurahan Kabupaten Bandung.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung H. Kawaludin, keberadaan Linmas diperlukan setiap wilayah pemerintahan daerah. Keberadaan Linmas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat akan tercipta rasa aman dan tertib.

“Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya meningkatkan kompetensi dan skill para anggota linmas. Baik 5.600 personil Linmas Siap di desa dan kelurahan maupun 155 Linmas Siaga di kecamatan,” ujar  Kawaludin kepada Portal Bandung Timur, saat ditemui di Soreang.

Baca Juga: Pemkab Bandung Tingkatkan Kapasitas Layanan Kesehatan

Baca Juga: Potensi Bencana Alam Kabupaten Bandung Tinggi, Penyelamatan Nyawa Diutamakan

Diakui Kawaludin, dari aspek kesejahteraan Linmas belum maksimal, tapi terus berupaya meningkatkan insentif anggota linmas. "Insentif ini sudah mengalami beberapa kali peningkatan, mulai 40.000 per bulan, naik menjadi 60.000 dan tahun ini kembali meningkat menjadi 100.000 per bulan, tentunya ke depan akan terus kami tingkatkan, sesuai dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),"  jelas Kawaludin.

Untuk memotivasi kinerja para anggota linmas, Kawaludin juga memberikan apresiasi atau reward bagi personil yang telah menunjukkan performa yang baik. Dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, pihaknya telah mencanangkan gerakan 'Siskamling Masif, Kabupaten Bandung Kondusif'.

 "Gerakan ini merupakan upaya Pemkab Bandung, dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman tertib dan kondusif, pada pesta demokrasi di tengah pandemi covid-19. Ini sebagai salah satu bentuk dukungan kami, demi terwujudnya Pilkada Damai dan Sehat," ujar Kawaludin.

Baca Juga: UU 8 Tahun 2016 Perubahan Paradigma Penyandang Disabilitas