Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Komisi D DPRD Kabupaten Bandung secepatnya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait di Kabupaten Bandung terkait ambruknya dua ruang kelas dan satu gudang di SDN Rancanilem Kampung Rancanilem RT 03 RW 11 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan dan instansi terkait di Kabupaten Bandung harus segera menganggarkan rehabilitasi pembangunan kembali gedung sekolah supaya kalender pendidikan tidak terganggu.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar saat meninjau langsung kondisi SDN Rancanilem pasca ambruk pada Minggu 29 Mei 2022. “Alhamdulillah pada saat kejadian tidak sedang dalam proses belajar mengajar, terbayang kalau sedang ada kegiatan di sekolah tersebut, mungkin akan jatuh korban jiwa,” ujar Cecep Suhendar.
Dikatakan cecep Suhendar, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung secepatnya akan berkoordinasi dengan piha-pihak terkait, terutama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. "Kami akan segera komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, mudah-mudahan ini bisa dibangun kembali dengan menggunakan dana bantuan sosial atau hibah yang tak terduga," katanya.
Baca Juga: Terkait Pemberitaan Eril, Dewan Pers Keluarkan Himbauan
Pascaambruknya atap bangunan ruang kelas itu, imbuh Cecep Suhendar, kegiatan belajar mengajar tidak boleh terganggu. "Kami akan segera komunikasi dengan Dinas Pendidikan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, mudah-mudahan ini bisa dibangun kembali dengan menggunakan dana bantuan sosial atau hibah yang tak terduga," katanya.
Dikatakannya, karena ini mencakup kebutuhan masyarakat umum atau fasilitas publik, jadi atap ruang kelas yang ambruk itu harus segera dibangun kembali.
"Ini harus diprioritaskan, pembangunan kembali sekolah. Saya akan koordinasi dengan dinas terkait agar segera dibangun kembali, bangunan sekolah yang ambruk itu," tuturnya.
Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung harus segera menganggarkan pembangunan kembali gedung sekolah itu, supaya kalender pendidikan tidak terganggu.
Baca Juga: 1 Jam di Kota Cimahi Rp1 Miliar Ludes di Lumat Api
"Anggaran harus ada dan tidak boleh bicara tidak ada anggaran. Tapi tetap mengikuti mekanisme dan aturan penganggaran yang ada. Apakah nantinya berasal dari bantuan sosial tak tertuga atau dari anggaran perubahan yang berlaku. Yang jelas ini harus segera tertangani. Jangan sampai ada bencana dan tidak dibantu oleh pemerintah," ujarnya.
