Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Bandung segera berkirim surat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait permasalahan infrastruktur di Masjid Al Jabbar. Sebelum infrastruktur tersedia harus dilakukan pembatasan pengunjung ke Masjid Al Jabbar.
"Kita akan membuat surat kepada pemerintah provinsi Jabar, terkait aspirasi masyarakat dari Cimincrang dan Rancanumpang. Kita meminta pembatasan pengunjung yang lebih selektif, terutama bus yang berkunjung ke Masjid Al-Jabbar," ujar Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, AT., M.M., pada Rapat Dengar Pendapat terkait akses Masjid Al-Jabbar bersama Perwakilan warga Cimincrang dan Rancanumpang, di Gedung DPRD Kota Bandung.
Disampaikan Teddy Rusmawan, dampak dari belum siapnya akses maupun infrastruktur pendukung Masjid Al-Jabbar, berdampak pada kondisi lalu lintas kawasan Bandung Timur. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi terutama dengan kondisi yang belum siap saat ini.
"Kita juga akan memberikan surat pemberitahuan kepada Wali Kota Bandung, bahwa perlu ada solusi konkrit di lapangan dan segera ditangani dalam jangka waktu pendek ini," kata Teddy Rusmawan.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., bahwa pembangunan yang dilakukan harus tuntas, termasuk akses dan infrastruktur pendukung. Sehingga perlu dilakukan pembatasan pengunjung di Masjid Al-Jabbar, sebelum hal tersebut terealisasi. "Dalam hal ini pemerintah provinsi harus bertanggung jawab, karena ini berdampak bagi warga yang ada di sekitar masjid," ujar Achmad Nugraha.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Khairullah, S.Pd.I., juga seednapat bahwa perlu rencana yang tepat dan sesuai untuk menangani masalah di seputar Masjid Al-Jabbar saat ini. Saat ini muncul titik-titik kemacetan baru setelah diresmikannya masjid pemprov tersebut.
Baca Juga: Prima Yosephine, Jangan Anggap Enteng Campak Karena Bisa Timbulkan Kematian
“Oleh karena itu, pihaknya meminta agar ada perencanaan yang matang, sehingga kemacetan atau kepadatan kendaraan tidak mengganggu warga sekitar. Maka perlu ada grand planning yang tepat, serta infrastruktur pendukung yang dapat mengurai persoalan lalu lintas ini," ujar Khairullah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Ir. H. Agus Gunawan menyoroti terkait infrastruktur pendukung masjid Al-Jabbar, karena selain terkait akses juga ada masalah drainasenya.
