Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Kasus Klaster Senam Puspahiang di 4 Desa di Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus bertambah. Warga sempat marah dan menolak penjemputan anggota keluarganya oleh petugas Satgas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, kini berbalik menjadi geram saat mengetahui warga mereka terpapar Covid-19 akibat mengikuti kegiatan senam masal.
Dalam keterangannya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Atang Sumardi, jumlah terpapar Covid-19 klaster senam mengalami penambahan. “Sejak awal sudah kami prediksi karena peserta senam yang ikut pergi dalam kegiatan jumlahnya lebih dari 20 orang seperti yang pertamakali diketemukan,” terang Atang Sumardi, Jumat 12 Maret 2021.
Awal temuan menurut Atang Sumardi berawal dari adanya beberapa warga Puspahiang terpapar Covid-19. Setelah dilakukan tes usap jumlahnya bertambah menjadi 21 orang, kemudian terjadi lonjakan hingga 45 orang dan hingga kini terus bertambah.
Baca Juga: Jelang Pileg 2024 Kader Partai Golkar dan PDI-P Kabupaten Bandung Hijrah ke PKB
“Sebenarnya kalau sejak awal pasien maupun warga mau terbuka dan jujur pasti kasusnya tidak akan seperti sekarang ini. Mereka yang turut dalam rombongan kegiatan senam ke Papandayan Garut bisa di isolasi lebih awal hingga tidak menular ke warga lainnya,” ujar Atang Sumardi.
Akibat terjadi lonjakan cukup banyak, Satgas Covid-19 maka dilakukan penjemputan. Namun upaya petugas melakukan penjemputan terhadap 45 orang pasien peserta senam mendapat penolakan dari pasien, keluarga dan bahkan warga.
Setelah dilakukan mendekatan dan negosiasi akhirnya ke 45 orang tersebut dapat dibawa ke Asrama Haji Kemenag, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 11 Maret 2021 dengan menggunakan 14 ambulan.
Kronologis penjemputan warga terpapar Covid-19 di Puspahiang menjadi viral videonya, demikian pula dengan rekaman petugas negosiasi dengan pasien dan keluarga serta konvoi 14 ambulan membuat warga marah.
Baca Juga: Abdul Fikri Faqih, Komisi X DPR RI Mendorong Kemendikbud Seleksi Guru PPPK Tanpa Diskriminasi
