Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal mengatakan untuk memecahkan sekaligus menekan angka kemacetan. Pemerintah berkomitmen untuk memasifkan transportasi masal.
"Sebagai salah satu upaya dalam mendorong terjadinya pergeseran ini, Pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat Masyarakat, seperti pada LRT Jabodebek," Kata Rizal dalam keterangan resminya, Jumat 8 Desember 2023.
“Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) sebesar Rp 119.793.951.000,00 (hampir Rp120 miliar) pada 2023,” imbuhnya.
Besaran PSO tersebut, ujarnya, sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo belum lama ini.
“Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau," ujar Risal.
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.
“Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek ," tutur Didiek.
Sejalan dengan semangat pelaksanaan PSO, Didiek memastikan bahwa KAI akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.
“KAI akan terus mendukung Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman,” kata Didiek.***
