PORTAL BANDUNG TIMUR - Kementerian Kesehatan pastikan pasien penderita gagal ginjal akut ditangani rumah sakit vertikal dengan Kemenkes dengan tanggungan negara. Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan pada pasien penderita gagal ginjal akut atau GGA.
Pada Peluncuran Kajian Covid-19 TII di Jakarta, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, meyatakan bahwa untuk pasien kasus gagal ginjal akut hanya dapat dilayani oleh rumah sakit vertikal dengan Kemenkes. “Jadi untuk rumah sakit vertikal Kemenkes biaya ditanggung negara melalui BPJS dan obat Fomepizole tidak ditanggung BPJS tapi diberikan langsung dari Kemenkes,” terang Siti Nadia Tarmizi.
Sementara terkait dengan santunan bagi pasien kasus gagal ginjal akut menurut Siti Nadia Tarmizi, masih dalam tahapan koordinasi sejumlah kementerian terkait. Kementerian yang menangani yakni Kemenkes, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan Kemenko PMK masih melakukan pembahasan mekanisme pemberian lebih jauh.
"Sebenarnya Kemenkes tidak punya tusi untuk memberikan santunan ya, jadi bukan tugas kita. Tapi Kementerian Sosial masih mempertimbangkan. Itu yang masih dibahas karena masih ada petunjuk teknis, kriteria dan lain sebagainya," terang Siti Nadia Tarmizi.
Hal tersebut disampaikan Siti Nadia Tarmizi terkait dengan pemberitaan terkait santunan bagi pasien korban kasus gagal ginjal akut dan mendapat respon dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Beberapa pekan sebelumnya disampaikan Mensos Tri Rismaharini bahwa Kemensos pada saat ini belum memiliki anggaran untuk memberikan bantuan kepada penderita gagal ginjal akut.
Dikatakan Mensos Tri Rismaharini bahwa untuk penanganan gagal ginjal akut, bantuan harus dilakukan berkali-kali. "Duit dari mana kami? Berat biayanya. Saya saja kalau harus begitu, saya harus minta bantuan ke Kitabisa, Benih Baik untuk biaya itu. Kami ndak ada uangnya untuk terus-menerus," kata Mensos Tri Rismaharini.
Baca Juga: Alun-alun Kota Bandung Kembali di Buka Untuk Umum, Tapi Ini Ketentuannya
Anggaran Kemensos untuk operasional di balai-balai yang di kelola Kemensos menurut Tri Rismaharini, hingga saat ini, hanya sekitar Rp 300 miliar. Sementara anggaran untuk penanganan bencana, sudah berkurang hampir 50 persen.
Karenanya menurut Tri Rismaharini pihaknya harus berhati-hati dan lebih bijak dalam mengeluarkan anggarannya. Terlebih lagi, fungsi balai-balai Kemensos sudah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan skema multilayanan.
"Setelah saya balik itu, bener bener tempat untuk rehabilitasi. Ada ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, ada anak-anak terlantar, ada anak bermasalah dengan hukum, dan itu jumlahnya banyak di balai kita. Nah saya kan harus hitung, satu tahun anggaran harus cukup, kalau saya kasih ke yang lain nanti, mau makan apa ODGJ dan orang-orang terlantar ini," pungkas Tri Rismaharini. (heriyanto)***