Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas memastikan, Kloter pertama calon haji indonesia diagendakan pada pada 4 Juni 2022. Menurut Yaqut Cholil Qoumas kepastian tersebut menjadi kado Ramadhan bagi jamaah asal Indonesia, yang telah menunggu selama dua tahun.
"Dalam dua tahun terakhir, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji akibat dari pandemi Covid 19. ketiadaan pemberangkatan itu semakin menambah daftar panjang antrean haji Indonesia," ungkap Yaqut Cholil Qoumas, seperti dilansir Portal Bandung Timur dari Kantor Berita Nasional Antara, Selasa, 19 April 2022.
Ia menjelaskan, kuota jamaah haji untuk Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051 orang.
"Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, pada tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jamaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut dalam Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan 1443 Hijriah yang diikuti dari Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan kuota haji untuk Indonesia yang jumlahnya berkisar 48 persen dari kuota tahun 2019 merupakan kuota dari Pemerintah Arab Saudi terbanyak dibandingkan negara lain pada tahun ini.
"Kelihatannya memang Indonesia yang paling banyak kuotanya dari seluruh dunia. Ini patut kita syukuri walaupun memang ada pembatasan umur tapi itu bisa kita selesaikan dengan berkomunikasi secara baik-baik melalui Kanwil Kemenag seluruh Indonesia," ujar dia.
Yandri menuturkan total Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada 2022 mencapai Rp81 juta per orang, sedangkan BPIH yang disepakati untuk masing-masing calon jamaah haji sebesar Rp39,8 juta, naik dari rata-rata BPIH pada 2020 sebesar Rp35 juta per orang.
Meski demikian, ia memastikan calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini atau yang mengalami tunda berangkat pada 2020 tidak akan dipungut biaya tambahan sama sekali.
"Walaupun kami sudah ketok palu Rp39.800.000, tapi jamaah haji tidak akan setor tambahan biaya satu rupiah pun. Ini komitmen DPR dan pemerintah," katanya.***
