Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Bareskrim Polri menyelidiki kasus dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ditemukan dugaan kebocoran data itu juga tengah diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Hal tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid Bachtiar, dugaan kebocoran data itu diketahui tim penyidik dari hasil patroli siber yang telah dilakukan. "Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil Patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujarnya Brigjen Pol Adi Vivid Bachtiar, sebagaimana dikutip dari situs resmi Divisi Humas Polei, Rabu 29 November 2023.
Brigjen Pol Adi Vivid Bachtiar, mengatakan temuan dugaan kebocoran data itu juga tengah diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan koordinasi juga terus dilakukan penyidik dengan KPU. "Saat ini Team CSIRT sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," kata Brigjen Pol Adi Vivid Bachtiar.
Baca Juga: Jimbo Tawarkan 204 juta lebih Data DPT dari Website Resmi KPU, Ini Harganya
Perentasan website resmi KPU diketahui telah dijebol akun Jimbo di situs peretasan Breach Forums yang mengunggah data yang didapat dari situs KPU pada Senin 27 November 2023 pukul 09.21 WIB. Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT di https;//cekdptonline.kpu.go.id.
Communication and Information System Security Research Center atau CISSReC dalam laporannya mengatakan data yang dibobol berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan 500 ribu data sebagai sampel.
Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
Bukan sekali ini saja KPU dihantam dugaan kebocoran data. Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan. Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu. (syiffa ryanti)***
