PORTAL BANDUNG TIMUR - Jelang Bandung 100 persen Open Defecation Free (ODF) tahun 2020 aliran sungai dan anak sungai di Kota Bandung belum terbebas dari pencemaran limbah domestik. Covid-19 Bandung 100 persen ODF baru tercapai 85%.
“Untuk memasang target masalah lingkungan 100 persen akan terasa sangat sulit di Kota Bandung dengan setumpuk permasalahan lingkungan. Minim kesadaran dan keterlibatan langsung masyarakat menjadi kendala utama, selain program pemerintah seringkali hanya berupa seremonial,” ujar Muhaimin, dari Komunitas Susur Gunung dan Sungai Jawa Barat, Sabtu 21 November 2020 saat memantau kondisi sungai Cipamokolan diwilayah Antapani Kota Bandung.
Dikatakan Muhaimin, sejak Islamic Development Bank menggelar program Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic Development Bank (Sanimas IDB) tahun 2017, Kota Bandung mendapat kucuran dana untuk membangun 25 septictank komunal berikut instalasi pengolahan limbah (IPAL). Sementara sejumlah wilayah yang tidak tersentuh program tersebut lebih mengandalkan bantuan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
Baca Juga: Meriah, Batik Fashion Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Cimahi
Baca Juga: Tes Swab Serentak di Kota Cimahi Jaring Ratusan Pelaku Usaha Jasa Wisata
Baca Juga: Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diingatkan Disiplin Terapkan 3M
“Tapi sejak awal digulirkan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan masih menjadi ganjalan. Apalagi dengan kondisi saat ini saat pandemi Covid-19 di Kota Bandung yang belum ada tanda-tanda mengalami penurunan akibat, kesadaran masyarakat yang sangat minim, membuat saya kembali merasa pesimis Bandung 2020 bebas orang buang air besar ke sungai,” ujar Muhaimin.
Hingga saat ini menurut Muhaimin, secara kuantitas kelurahan di Kota Bandung baru sekitar 16% yang mencapai 100% ODF, tetapi secara kualitas Kota Bandung berada di angka 61,8%. “Karenanya untuk mencapai 100% ODF harus ada komitmen kuat dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, dan jangan sampai komitmen selesai setelah acara seremonial,” pungkas Muhaimin,seraya kembali mengingatkan agar program pemerintah lebih banyak menyentuh langsung pada masyarakat. (heriyanto)***