Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Focus Group Discussion Insersi Pendidikan Antikorupsi bersama sembilan Partai Politik. Diskusi ini digelar dalam upaya mendorong pembangunan sistem integritas partai politik.
“Sebagai pilar utama sistem demokrasi, parpol seharusnya dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel. Baik terkait tata kelola sumber daya manusia, pengelolaan aset dan sumberdaya finansial, maupun terkait manajemen partai sebagai organisasi modern,” ujar Ketua KPK , Firli Bahuri.
Tata kelola yang transparan, demokratis, dan akuntabel kata Firli Bahuri, merupakan suatu keniscayaan agar parpol dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi. Partai politik juga harus berkontribusi untuk terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi pada khususnya.
Baca Juga: Wisata Gunung Wayang Windu Panenjoan Pangalengan Bandung
Baca Juga: Nikmati Gratis Ongkir Sepuasnya dan Cashback Kilat di Shopee Gajian Sale!
Dipaparkan Firli Bahuri, data penanganan perkara di KPK hingga Mei 2020 menunjukkan setidaknya ada 417 kasus korupsi yang melibatkan politisi. Diantaranya melibatkan DPR/DPRD sebanyak 274 orang, Gubernur 21 orang dan Walikota, Bupati dan wakil sebanyak 122 orang.
Hal tersebut memberikan gambaran minimnya integritas. Juga kurangnya pemahaman terkait tindak pidana korupsi.
Usai FGD seluruh perwakilan partai politik yang hadir menyepakati bahwa integritas dan budaya antikorupsi adalah salah satu modal utama untuk memberantas korupsi. Peserta FGD berkomitmen bersama dan sepakat untuk mulai menjalankan agenda insersi materi antikorupsi pada pengkaderan parpol mulai Tahun 2021.
Baca Juga: Ini, Cara Registrasi Imei Polsel Asal Luar Negeri
