Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani meminta pemerintah dan pihak terkait memperjelas peraturan larangan mudik dan konsisten dalam pelaksanaannya. Pasalnya larangan mudik bagi masyarakat beberapa waktu lalu sempat berubah, seperti munculnya larangan mudik lokal secara mendadak di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Soloraya dan kota lainnya.
“Kami di DPR RI mendengar suara masyarakat yang meminta agar peraturan-peraturan terkait larangan mudik diperjelas. Juga harus konsisten pelaksanaannya di lapangan,” kata Puan Maharani di Tol Pejagan, Jawa Tengah, usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di tiga provinsi.
Disampaikan Puan Maharani, terkait dengan penyekatan kendaraan pemudik di Tol Pejagan, pihaknya berpesan agar petugas tidak terlena dengan laporan penurunan volume kendaraan. Pasalnya, sebelum pelarangan mudik berlaku 6 Mei 2021, sudah banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman.
Baca Juga: Sepi, Pantai Pangandaran Tidak Ada Pengunjung
Dikatakan Puan Maharani, pihaknya juga menerima laporan di beberapa titik pemeriksaan terjadi penumpukan yang juga ikut menghambat kegiatan lain selain mudik. Namun, pihaknya merasa percaya Polri dapat memetakan sumber masalah dan menentukan solusinya. “Jangan sampai kegiatan lain yang non-mudik terhambat karena aturan larangan mudik,” tambah Puan Maharani.
Kunjungan kesiapan petugas di lapangan terkait pelarangan mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung; Pelabuhan Merak, Banten; dan tol Pejagan, Jawa Tengah, didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan lainnya.
“Kita semua harus bersabar, mudik tahun ini cukup dilakukan secara digital, silaturahmi secara online. Tahun ini kita tunda mudik untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan kampung halaman kita,” pungkas Puan Maharani. (heriyanto)***
