Network
PORTAL BANDUG TIMUR - Anggaran pelaksanaan tahapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp8 triliun. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk tahapan pendaftaran partai politik pada Agustus, verifikasi partai politik peserta pemilu, hingga pembentukan badan ad hoc.
"Ini dari anggaran Rp76 triliun loh ya, tapi kan kami akan lakukan efisiensi lagi. Asumsi-nya, dari Rp76 triliun, Rp8 triliun untuk kebutuhan 2022," kata Yulianto Sudrajat seperti dilansir Portal Bandung Timur, Selasa 26 April 2022.
Namun begitu, Yulianto Sudrajat menegaskan, angka tersebut belum mendapat persetujuan dari DPR. Menurut dia, KPU masih akan melakukan efisiensi anggaran.
"Saat ini, KPU sedang fokus pada pembahasan dan pengesahan tahapan pemilu. Setelah menuntaskan pembahasan tahapan, barulah pihaknya akan membahas kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024. Dalam artian, yang penting tahapan-nya selesai dulu. Itu sebagai basis anggaran keluar. Urutannya kan begitu. Tidak anggaran dulu," ungkapnya.
Setelah tahapan pemilu telah selesai melalui masa pembahasan dan sudah diputuskan, lanjut Yulianto Sudrajat, barulah KPU akan berbicara lebih rinci mengenai anggaran yang dibutuhkan. Hingga saat ini, kata Yulianto Sudrajat, pihaknya sudah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk melakukan pembahasan, bahkan sudah mendiskusikan mengenai langkah efisiensi anggaran.
"Anggaran sudah kami kaji terus. Sampai berapa sih anggaran yang bisa kami efisiensi? Kami kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah di beberapa kabupaten, kota, provinsi yang sebenarnya sudah kami alokasikan, ya nanti kami kerja sama difasilitasi pemda setempat," ucap dia.
Ia menargetkan, setelah Lebaran, KPU bersama pemangku kepentingan lainnya sudah menyelesaikan pembahasan tahapan pemilu dan dapat membahas anggaran dengan fokus.
"Target untuk tahapan yaitu sesudah lebaran, dan kami sudah siap melakukan pembahasan. Konstruksi secara umum sudah kami siapkan," kata Yulianto.***
