Eep, Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Bandung Butuh Penanganan Serius

- 9 November 2021, 08:00 WIB
Seorang ibu memangku anaknya dijalanan mengemis. Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung membutuhkan penanganan serius, terencana dan terukur.
Seorang ibu memangku anaknya dijalanan mengemis. Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung membutuhkan penanganan serius, terencana dan terukur. /Portal Bandung Timur/hp.siswanti/

PORTAL BANDUNG TIMUR - Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Eep Jamaludin Sukmana ingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung merupakan tingkat kemiskinan yang sangat menghkawatirkan. Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkab Bandung harus menjadikan agenda yang sangat penting dan sangat mendesak untuk segera dilaksanakan secara masif, terencana dan terstruktur oleh pemerintah.

Dikatakan Eep Jamaludin Sukmana, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung harus mendapatkan perhatian khusus karena masuk pada tingkatan di bawah kemiskinan standard. Saat ini berdasakan datan BPS, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung sebesar 2,46 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 93.480 jiwa.

“Pemrintah pusat memasukan Kabupaten Bandung dalam katagori  salah satu dari 5 kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Karenanya harus benar-benar  menjadi agenda yang masuk skala proritas tertinggi untuk diatasi oleh pemerintah dan tentunya segenap lapisan masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Eep Jamaludin Sukmana kepada Portal Bandung Timur.

Baca Juga: Kemenkes bersama BPKP tutup peluang tarif PCR rugikan masyarakat

Sesuai instruksi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tingginya angka kemiskinan ekstrem, maka pemerintah dari semua tingkatan, melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten harus mengalokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Terkait dengan instruksi langsung Wapres Ma’Ruf Amin tersebut menurut  Eep Jamaludin Sukmana, dalam hal penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemkab Bandung harus memasukannya dalam agenda yang sangat penting. Bahkan masuk program jangka pendek yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan secara masif, terencana dan terstruktur oleh pemerintah.

“Untuk penanganannya juga harus melibatkan semua OPD serta pemerintahan di kewilayahan secara komprehensif, dari mulai perencanaan, penganggaran yang maksimum, terutama identifikasi dan validasi yang maksimum, agar semua bantuan betul-betul tepat sasaran, efektif dan efisien,” pungkas Eep Jamaludin Sukmana. (neni mardiana)***

Editor: Heriyanto Retno


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah