Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Program sertifikasi tempat ibadah yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2021 terus bergulir. Dikabarkan, hingga saat ini, Pemkot Bandung telah berhasil memberikan sebanyak 198 Sertifikat Tanah Tempat Ibadah.
Pemkot Bandung mencatat, saat ini terdapat 2.996 rumah ibadah di Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 312 diantaranya adalah gereja Protestan, 11 paroki Katolik, 4 pura Hindu, 34 vihara Buddha, 1 kelenteng Konghucu, dan 2.634 Masjid.
Disebutkan, dari 2.634 Masjid yang sudah terdata, sebanyak 1.749 Masjid atau 66 persennya sudah memiliki Sertifikat Tanah Tempat Ibadah atau bersertifikat wakaf.
Bertepatan dengan Hari Amal Bhakti ke-77 Kementerian Agama (Kemenag), Pemkot Bandung kembali menyerahkan setifikat tanah tempat ibadah untuk tujuh rumah ibadah. Penyerahan sertifikat tanah tempat ibadah dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana diantaranya untuk Masjid Al Amanah Astanaanyar seluas 147 meter persegi.
Baca Juga: Penurunan Harga BBM Non Subsidi di SPBU Petamina Tak Secepat SPBU Swasta
Selain itu, sertifikat tanah tempat ibadah juga diserrahkan kepada Masjid Baitul Halim Maleer Batununggal seluas 69 meter persegi, Miftahul Hasanah, Warung Muncang, Bandung Kulon seluas 53 meter persegi, Masjid Al Fitrah Cibuntu Bandung Kulon seluas 56 meter persegi, Masjid Darul Salam Cigondewah Kidul, Bandung Kulon, termasuk Madrasah At Taqwa, Lengkong dan tempat keagamaan serta sarana umum di Cibiru Kota Bandung.
"Alhamdulillah sampai saat ini Kemenag selalu menjadi mitra yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat di beberapa bidang keagamaan. Semoga dengan momentum ini Kemenag bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Yana Mulyana di Kantor Kemenag Kota Bandung Jalan Soekarno-Hatta, Selasa 3 Januari 2022.
Baca Juga: Harga BBM Turun, Mulai Hari Ini Pertamax Jadi Rp. 12.800 per Liter
Yana Mulyana menjelaskan, akselerasi sertifikasi tanah tempat ibadah dilakukan melalui program Gesit atau Gerakan sertifikasi tanah tempat ibadah.
Dijelaskan, program sertifikasi ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dan merupakan bagian dari janji Wali Kota Bandung hingga periode masa jabatannya berakhir.****
