Network
/photo/2024/04/26/327387618.jpeg)
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah Kota Bandung telah merencanakan untuk menerapkan program Braga Free Vehicle atau Braga Bebas Kendaraan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan mengkritisi rencana tersebut. Menurut dia, penerapan program Braga Bebas Kendaraan yang akan diterapkan Pemerintah Kota Bandung jangan sampai menjadi program sesaat.
Dilansir dari laman resmi DPRD Kota Bandung, Agus pun meminta Pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas dan detail kepada masyarakat sebelum benar-benar menerapkan program Braga Bebas Kendaraan. Menurutnya, masyarakat yang terdiri dari unsur warga yang tinggal di Jalan Braga serta para pengusaha di Jalan Braga harus diajak musyawarah agar program Braga Bebas Kendaraan tidak menjadi program sesaat.
"Masyarakat harus dilibatkan. Konsep harus jelas, jangan sampai asal-asalan yang nantinya pemerintah dicemooh oleh masyarakat," ujarnya belum lama ini.
Lebih lanjut Agus mengatakan, Pemerintah Kota Bandung harus menyiapkan skema arus lalu lintas yang jelas sebelum menerapkan program Braga Bebas Kendaraan.
Sebab, kata Agus, tanpa skema arus lalu lintas yang baik termasuk kantong-kantong yang jelas, kemacetan akan timbul di area-area lain ketika Jalan Braga dibebaskan dari lalu-lalang kendaraan.
"Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan ini diterapkan hanya untuk memindahkan kemacetan. Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan, tapi kemacetan timbul di mana-mana," tuturnya.
Selain itu, Agus pun meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengangkat para pelaku UMKM serta Seni Budaya ketika Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan. Hal ini demi meningkatkan perekonomian di kawasan Braga.
"Harus ada koordinasi, antar OPD, apakah itu dengan Disbudpar, Koperasi dan UMKM, ini harus ada koordinasi jangan sampai hanya untuk satu pihak saja, pikirkan juga masyarakat yang ada di Braga," katanya.
Menanggapi persoalan risiko kemacetan arus lalu lintas ketika Braga Bebas Kendaraan diterapkan, Plt Kepala Dishub Kota Bandung Asep Kuswara menyatakan, pihaknya telah menyiapkan kantong-kantong parkir resmi bagi warga.
"Untuk parkir on-street, kita siapkan kantong parkir di lahan milik pemerintah, sebagai contoh Balai Kota Bandung, Kantor Dinas Pengairan, Bank Bandung, BJB, Gedung Keuangan, Bina Marga, Basement Alun-alun. Sedangkan untuk kantong parkir on-street, kita arahkan di sekitaran Cikapundung atau area-area parkir yang dikelola oleh BLUD Parkir Dishub Kota Bandung," katanya.
