Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pengurus Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) diminta melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memantau kejadian pasca imunisasi. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dampak vaksinasi yang dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Juga, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, perwakilan WHO, Komnas KIPI, dan Pengurus Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Januari 2021.
Baca Juga: Di Vaksin Bukan Untuk Diri Sendiri
"Demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, saya minta KIPI berkoordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk bertanggung jawab memantau dan menanggulangi pasca imunisasi," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra Sri Meliyana.
Disampaikan Meliyana, ketika rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan, Badan POM dan Biofarma beberapa waktu lalu, Komisi IX DPR RI membuat salah satu kesimpulan. Meminta pemerintah untuk mempersiapkan sarana prasarana termasuk pembiayaan untuk mendukung pemantauan dan penanggulangan KIPI termasuk monitoring dan evaluasi.
"Kesimpulan itu menjadi jembatan bagi KIPI untuk membahasnya bersama pemerintah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam hal pemberian vaksin guna memberikan perlindungan kesehatan," ujar Meliyana
Baca Juga: Jawa Barat, 14 Daerah Beresiko Bencana Tinggi, 13 Lainnya Sedang
Selain itu, Meliyana juga mengapresiasi kepada IDI, Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, perwakilan WHO, Komnas KIPI, dan ITAGI yang telah memberikan masukan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk manajemen vaksinasi yang lebih baik.
Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari menyampaikan keamanan vaksin merupakan komitmen global. Adapun persiapan Komnas KIPI terkait Covid-19 adalah dengan melakukan penguatan terhadap surveilans KIPI. Komnas KIPI juga sedang membuat pandungan KIPK/AESI bagi komda dan pokja untuk panduan audit bila ada kasus KIPI serius/ KIPK vaksin Covid-19.
