Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi diminta untuk mendorong Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi-diplomasi aktif kepada negara penghasil vaksin, agar upaya percepatan program vaksinasi di Indonesia tidak terganggu isu embargo. Kemenlu dianggap sebagai garda terdepan Indonesia saat ini dalam rangka mempercepat suplai vaksin.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, ketika memimpin rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan Indo Farma beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Terlebih saat ini, diungkapkannya bahwa pemerintah sedang meningkatkan dosis pemberian vaksin menjadi 500 ribu dosis vaksin per hari.
“Kita berharap tidak hanya defensif tapi bagaimana bio farma meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melakukan berbagai langkah diplomasi dengan negara lain, terutama India melakukan langkah-langkah ini, membangun hubungan lewat Kemenlu agar pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia tidak terganggu dengan adanya embargo,” ujar Aria Bima.
Baca Juga: Wi-Fi Akan Dipasang di 302 RW Se-Kota Bandung
Disampaikan Aria Bima, pihaknya juga mendorong vaksin segera dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Hal ini perlu segera diupayakan untuk menghindari sikap kritis masyarakat yang menyimpang (nyinyir) terhadap proses distribusi vaksin yang terlalu dianggap javasentris.
“Kita ingin suplai vaksin diharapkan dari covac facility ini tidak ada delay, melakukan langkah-langkah untuk meminta bantuan kepada Kemenlu melakukan dialog-dialog sehingga kecepatan untuk vaksinasi tidak terganggu. Kita juga ingin memastikan vaksin juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia supaya menjadi vaksinasi indonesiasentris tidak javasentris lagi,” pungkas Aria Bima. (heriyanto)***
