Network
PORTAL BANDUNG TUMUR - Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menuai kritik. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, tanpa pertimbangan yang cermat dan matang, rencana menerapkan Kurikulum Merdeka ini jstru akan memicu sejumlah masalah.
"Kota Bandung lebih mudah mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar karena Bandung diuntungkan karena sebagai ibu kota provinsi, selain itu banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan sebelumnya pada sistem pendidikannya. Tetapi bagi daerah yang bukan perkotaan, belum tentu akan sama hasilnya dalam menerapkan Kurikulum Merdeka," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti dilansir Portal Bandung Timur dari laman resmi DPR RI, Sabtu, 19 Maret 2022.
Karena itu ia menilai perlu pertimbangan yang cermat dan matang dalam rencana menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar karena dikahwatirkan akan memucnulkan sejumlah masalah.
"Problem berikutnya yang nanti harus kita pikirkan adalah bagaimana dengan mereka yang berada di bukan perkotaan. Kita juga tidak bisa memburu-buru harus segera terselesaikan, karena ini ada perubahan paradigma perilaku," ucap Ledia.
Ledia menungkapkan, problem lainnya, yakni para penyelenggara pemerintahan daerah. "Ketika di Bandung masih nyambung, bisa mendorong, ada terobosan-terobosan, lantas bagaimana dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Juga dengan kondisi ekonomi, sosial ekonomi, demografi itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Karena Indonesia bukan cuma perkotaan, Indonesia ini sangat luas," ujarnya.
"PR-PR ini harus segera diselesaikan oleh kementerian. Tetapi yang cukup berat adalah bagaimana membuat orang tua bisa bersinergi. Karena ketika pembelajaran berbasis project, maka ada penugasan-penugasan pada anak di rumah. Orang tua yang harus support. Orang tua yang punya waktu dengan kemampuan mungkin bisa, tetapi banyak orang tua yang mereka harus bekerja sehingga untuk mensupport anak-anaknya akan menambah pekerjaan mereka " jelasnya.
Baca Juga: Arus Mudik Lebaran 2022 Diprediksi Melonjak, Pengamanan Oke, Infrastruktur Masih Perlu Perbaikan
Bukan itu saja, Ledia juga mengatakan menjadi problem lainya ketika kurikulum merdeka diterapkan di sekolah swasta, dimana diketahui guru-guru sekolah swasta juga bekerja sambilan lainnya karena penghasilannya tidak memadai, maka akan terjadi kejar-kejaran dalam menjalankan ajaran Kurikulum Merdeka, karena ada target yang harus diselesaikan. Bahkan ada penugasan yang bertambah, tetapi ternyata penghasilan mereka tidak bertambah.
"Komisi X DPR akan membuat Panja Pengawasan Kurikulum Merdeka Belajar. Pekan depan sudah ada penetapannya dan kita juga sudah membicarakan jadwal-jadwalnya. Karena kita harus mengawal. Bagaimanapun juga ini bukan sekadar mengubah perilaku tetapi ini harus dengan kebijakan yang diawali dengan adanya naskah akademis, karena nanti arahnya akan ada perubahan kurikulum," tutup legislator Dapil Jabar I itu.
Sebelumnya diberitakan, Kuriulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan nama Kurikulum Prototipe sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengatakan, kurikulum Merdeka ini sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, selain Kurikulum Merdeka, Masih ada 2 Kurikulum Lainnya, sehingga, sekolah bisa melaksanakan kurikulum baru ini secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing.
