Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah diminta melakukan kaji ulang terhadap pos-pos APBN yang ada saat ini, sebelum memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin dalam acara Diskusi Titik Temu Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), di Jakarta, Sabtu, 27 Agutsus 2022.
Didi Irawadi Syamsuddin secara tegas menyatakan, dirinya tidak setuju atas rencana pemeritah yang akan menaikkan Harga BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi di saat kondisi perekonomian masyarakat masih belum pulih pasca diterpa gelombang pamdemi Covid-19.
“Saya pribadi tetap tidak setuju kalau BBM bersubsidi ini dinaikkan. Pemerintah harus mengadakan pengkajian-pengkajian ulang terutama pos-pos anggaran yang ada. Misalnya soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Meski semangatnya terkait pemindahan IKN sangat luar biasa, tetapi dalam situasi sekarang ini kan tentu bisa ditunda dulu ya,” ujar Didi Irawadi Syamsuddin dalam acara Diskusi Titik Temu Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), di Jakarta, Sabtu, 27 Agutsus 2022.
Dalam acara yang dipandu oleh Host Sebastian Salang itu, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan. Situasi ekonomi yang dihadapi oleh bangsa sekarang ini memang menjadi persoalan yang tidak mudah. Namun ia meminta, pemerintah jangan buru-buru memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), seolah-olah tidak ada jalan lagi.
Ia mengatakan, Pemerintah harus menijau ulang lagi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik negara (BUMN). Karena menurutnya, tidak semua BUMN yang ada selama ini, memberikan banyak manfaat buat negeri ini.
“Ya setiap tahun ada PMN-PMN ya terhadap beberapa beberapa BUMN. Ini Pemerintah selalu memberikan dukungan. Padahal tidak semua BUMN itu efektif memberikan keuntungan manfaat yang yang baik,” tegasnya.
Pos anggaran yang lainnya yang dapat dikaji, lanjut Didi Irawadi Syamsuddin, adalah terkait rencana pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Menurutnya, pembangunan yang pada awalnya tidak menggunakan dana APBN, namun belakangan ini menggunakan APBN lagi.
Baca Juga: 6 Mitos Tentang Universitas Terbuka, Nomor 4 Banyak yang Percaya
“Ini kan lebih besar juga dana yang akan digelontorkan ke sana,” tegasnya.
Selain itu, tambah dia, masih ada infrastruktur-infrastruktur yang kurang tepat sasaran, yang harus dikaji kembali. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu alternatif.
