Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti praktik pembagian Paket Bantuan Sosial (Bansos) dengan logo Pasangan Calon tertentu. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, konflik kepentingan menjadi embrio atau akar persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.
"Kita ketahui bersama bahwa konflik kepentingan ini adalah embrio akar persoalan korupsi kita," kata Alexander Marwata di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.
Meski biasanya berdalih yang penting bantuan tersalurkan, dan tidak mengambil keuntungan sepeserpun dari bansos yang dibagikan. Namun Alexander Marwata menegaskan, bahwa keuntungan tidak harus selalu dalam bentuk materil.
"Image atau citra positif juga masuk kategori keuntungan, terlebih saat musim pemilu seperti saat ini," ungkap Alexander Marwata.
Ia menambahkan, jika ingin fair, bisa saja pasang logonya bukan hanya satu pasangan calon tapi ada tiga pasangan calon. Sehingga bisa menjadi positif juga dalam edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat.
Ia berharap praktik semacam ini bisa dihindari dan Bawaslu dapat segera melakukan koreksi, terakait hal ini.
"Masyarakat juga diharapkan dapat turut mengawasi sehingga kita berharap dapat terpilih pemimpin yang sesuai dengan harapan kita bersama," pungkasnya.
Sementara itu, melalui keterangan terpisah, Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango menilai harus ada aturan jelas yang membatasi praktik konflik kepentingan ini, melalui peraturan dalam Undang-undang (UU).
"Conflict of interest bukan lagi sekadar embrio korupsi, melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri. Perlunya pengaturan pengelolaan konflik kepentingan dalam perundang-undangan," ujarnya.
Menurut Nawawi, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu direvisi.
