“Yang harus dilakukan presiden bukan melakukan intervensi secara langsung, tapi paling tidak bisa mengawasi secara terus-menerus , bahwa sepak bola itu harus bergulir dengan bagus, kemudian juga tidak ada lagi mafia bola negara ini,” jelasnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, persoalan sepakbola di Indonesia itu terjadi akibat masih terjadinya permainan mafia pengaturan skor. Da itu, kata dia, terjadi akibat dari adanya rangkap jabatan antara pengurus PSSI, pemegang saham klub sepakbola dan operator liga.
“Kita berharap bahwa pengurus-pengurus nantinya baik ketua umum, wakil ketua umum ataukah Exco itu tidak terlibat di klub atau tidak ada kepemilikan klub sepakbola di Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan begitu, maka PSSI dapat melakukan Bidding untuk operator liga, bukan hanya untuk Liga 1, melinkan Liga-liga lainnya dengan PT yang berbeda. Seban menurut dia, saat ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyelenggarakan tiga kompetisi sekaligus yakni Liga 1, Liga 2 dan Liga 3.
“Satgas mafia bola harus kembali dibentuk, sehingga pengaturan-pengaturan skor ini betul-betul terus diawasi dari tahun ke tahun. Tidak hanya periodik saja, tapi setiap tahun setiap musim selalu diawasi oleh Satgas Antimafia bolauntuk bisa meminimalisasi pengaturan skor,” pungkas dia.***