Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Guru dan pegawai honorer sekolah mengaku resah dengan adanya isu Undang undang nomor 20 tahun 2023 yang salah satunya menyebutkan bahwa kepala sekolah tidak boleh mengangkat honorer kembali.
Ketua Asosiasi Guru Honorer dan Tenaga Honorer (AGTH) Kota Bandung, Supono menilai, adanya isu tersebut mengakibatkan nasib dan masa depan para tenaga honorer menjadi semakin tidak pasti.
"Kami telah menemui Dinas Pendidikan Kota Bandung serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung. Jawaban dari Disdik Kota Bandung dan BKPSDM Kota Bandung bahwa saat ini masih menunggu kepastian regulasi," ungkap Supono di Gedung DPRD Kota Bandung belum lama ini.
Menurut dia, karena itu pihaknya meminta DPRD Kota Bandung mengiringi perjuangan mereka untuk menentukan kepastian masa depan para tenaga honorer.
Supono menjelaskan, nasib tenaga honorer ini begitu tak pasti. Menurutnya, tidak semua tenaga honorer yang selama ini bertugas menyokong jalannya sistem kependidikan di Kota Bandung lolos menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tenaga honorer yang diperjuangkan melalui AGTH PGRI ini bukan hanya guru, tetapi juga meliputi banyak bidang seperti tenaga administrasi hingga penjaga sekolah," tegasnya.
Peran mereka, lanjut dia, begitu besar untuk menopang jalannya sistem kependidikan di setiap sekolah. Bahkan, katanya, di antara mereka telah menjadi tenaga honorer hingga belasan atau puluhan tahun.
“Jadi untuk perekrutan nanti disebutkan tergantung pemerintah daerah. Tetapi apakah sanggup pemda membiayai?” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana yang menerima audiensi AGTH Kota Bandung menilai Kota Bandung seharusnya bisa memastikan masa depan para tenaga honorer. Menurut dia, Kota Bandung seharusnya lebih siap secara anggaran, dibanding kabupaten atau kota lain.di Kota
"Karena APBD-nya jauh lebih besar,” tegasnya.
