Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Komisi VIII DPR RI mengingatkan biro perjalanan umrah dan haji untuk mentaati aturan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. DPR RI turut serta dalam pengawasan, membahas dan menentukan biaya penyelenggraan ibadah umrah dan haji.
Diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, masyarakat Indonesia harus bersyukur karena Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat izin pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umrah dan haji.
“Tidak semua negara dibolehkan seperti misalnya warga negara India belum diperbolehkan, karenanya biro perjalanan (umrah dan haji) harus metaati aturan yang sudah ditetapkan pemerintah Arab Saudi, semisal pembatasan usia jamaah harus 18 sampai 50 tahun, harus menjalani SWAP dan mendapat izin untuk ke Masjid Haram dan Nabawi harus mendapat izin,” ujar Ace saat berlangsung dialog pada acara bertajuk ’Jagong Masalah Umrah dan Haji’di Prama Grand Preanger Jalan Asia Afrika 81 Bandung.
Baca Juga: Motor Roda Tiga Tabrak Bus Karyawan, 1 Meninggal 4 Luka.
Dikatakan anggota DPR RI asal Partai Golkar ini, DPR RI menjalankan dua peran dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Komisi VIII DPR RI terus melakukan pengawasan penyelenggaraan agar kualitas haji dan umrah semakin meningkat.
"Peran kami jelas, melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Kami punya komitmen supaya kuota terus ditambah, mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, pemondokan semakin baik dan kepuasan jamaah meningkat. Tahun kemarin dilakukan zonasi embarkasi juga sebenarnya dorongan dari kita (DPR)," jelas Ace.
Selain itu, DPRD RI juga menekankan agar makanan untuk jemaah harus citra nusantara. Dengan zonasi embarkasi memudahkan distribusi, demikian juga transportasi. “Kita minta busnya pembuatannya tidak lebih dari tahun 2015. Bus-nya harus betul-betul bagus. Jangan sampai mogok," lanjut Ace.
Baca Juga: Data Stunting Cibiru Diragukan
Hal lain yang dilakukan DPR RI di Komisi VIII menurut Ace adalah, menyusun anggaran biaya penyelenggaraan haji.
