Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Setelah melalui perencanaan dan usulan berbagai kalangan pegiat ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat akhirnya resmi terbentuk. Acara pengukuhan pengurus KDEKS Jabar pun berlangsung di Gedung Sate Bandung, Selasa, 23 April 2024.
Wakil Presiden (Wapres) RI, K.H. Ma’ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, optimalisasi pengembangan sektor industri produk halal optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan hilirisasi produk, akselerasi sertifikasi halal, dan pengembangan sektor pariwisata ramah muslim.
Ia menjelaskan, ekonomi dan keuangan syariah merupakah salah satu sektor penopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, keberlanjutannya harus terus dijaga. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan fokus pada empat aspek.
“Pertama, optimalkan pengembangan sektor industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah,” ungkapnya.
Wapres juga menerangkan, optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan hilirisasi produk, akselerasi sertifikasi halal, dan pengembangan sektor pariwisata ramah muslim.
“Kedua, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah, melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital,” imbuhnya.
Wapres pun menilai, kontribusi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan di Indonesia sudah mulai meningkat, termasuk di Jabar, di mana sejak 2013 hingga 2023, terdapat 315 proyek dengan nilai sekitar Rp17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara.
Untuk itu, Wapres pun meminta keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya untuk terus didukung.
“Selanjutnya, tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif, serta optimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,” paparnya.
Melalui dana sosial ini, Wapres berharap agar pemanfaatannya dapat disalurkan pada pembangunan di bidang sumber daya manusia yaitu pada penurunan angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting.
