Penciptaan Zona Integritas Ditentukan SDM

PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Salah satu upaya menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada Penganugerahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2020. Penciptaan Zona Integritasi ditentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan.

“Kita perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional,” ujar Ma’ruf Amin. 

Baca Juga: Tidak Ada Perayaan Tahun Baru Di Kabupaten Ciamis

Dikatakan Ma’ruf Amin, integritas lembaga maupun aparatur pemerintah, harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara. Karena dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

“Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan dan pelanggaran,” tegas Ma’ruf Amin.

Diharapkan Ma’ruf Amin, keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mampu meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Terlebih lagi dalam era Revolusi Industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Baca Juga: Buruan SAE Kunci Meminimalisir Kelangkaan Pangan

“Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Ma’ruf Amin.