Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Gunung Merapi yang berada di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakata masih mengalami aktivitas vulkanik. Hingga kini, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menetapkan status aktivitas pada tingkat III atau ‘Siaga.’
Menyikapi perkembangan situasi terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan koordinasi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Badan Geologi dan memantau penanganan darurat di beberapa wilayah yang berpotensi terdampak letusan. Selama ini kelompok rentan di wilayah 4 kabupaten masih berada di pos pengungsian, seperti di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Sleman.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan yang didampingi Kepala BPPTKG Hanik Humaida melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi terkini dari petugas pos pemantauan Gunung Merapi. “Status Gunung Merapi masih Siaga,” ujar Hanik Humaida, saat berada di Pos Pemantauan Babadan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Ini yang Harus Dipersiapkan Bila Mau Masuk Kafe dan Tempat Hiburan di Kota Bandung
Namun menurut Hanik, aktivitas sekarang ini cenderung menurun. Direkomendasikan warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah mereka masing-masing.
Selain berkunjung ke pos pemantauan, Lilik juga bertemu dengan warga di beberapa titik pengungsian sekitar Merapi, di antaranya Tlogolele di Kabupaten Boyolali, Balerante di Klaten dan Pakem di Sleman.
Atas rekomendasi yang di dapat dari BPPTKG, Lilik menegaskan bahwa dengan kondisi Merapi yang aktivitasnya cenderung menurun, masyarakat yang berada di pos pengungsian diperbolehkan pulang. "Namun masyarakat tetap harus siaga terhadap kemungkinan peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang bisa saja terjadi setiap saat," ujar Lilik di pos pengungsian.
Baca Juga: Masih Penasaran Suara Dentuman Sekitar Kota Malang Jawa Timur, Ini Penjelasan BMKG
Kepulangan warga ke rumah masing-masing juga untuk mengurangi aktivitas berkumpul masyarakat di tempat pengungsian. Hal tersebut disebabkan keterbatasan tempat evakuasi sementara yang tersedia. Merujuk pada rekomendasi BPPTKG, Lilik berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemulangan para warga.
