Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah lebih fokus dan serius dalam mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021 harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan.
"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM," tegas Netty Prasetiyani, dalam keterangan persnya.
Pemerintah diingatkan Netty Prasetiyani, agar memerhatikan sejumlah PR dan catatan besar terkait proses managemen pandemi ini. “Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun,” ujar Netty Prasetiyani.
Dalam aspek tracing menurut Netty Prasetiyani, negara kita masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. “Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," jelas Netty Prasetiyani.
Kemudian yang kedua menurut Netty Prasetiyani, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh. "Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," ujar Netty Prasetiyani.
Kepada pemerintah, Netty Prasetiyani juga meminta agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator. "Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," harap Netty Prasetiyani.
Terkait jaminan pelindungan dan hak nakes, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk pelindungan nakes. Kemudian terkait restriksi mobilitas, pemerintah diminta untuk mengimbanginya dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.
"Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respon hoaks dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat," ujar Netty Prasetiyani.
Kepada pemerintah Netty Prasetiyani juga meminta agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM dan penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran. "Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos," pungkas Netty Prasetiyani. (heriyanto)***
