Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berharap Kepolisian Daerah Metro Jaya membongkar praktik percaloan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang melibatkan Olivia Nathania. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong kepolisian di daerah untuk membongkar jaringan dan pihak lain yang terlibat dalam praktik percaloan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Kami telah meminta Polda Metro Jaya agar mengusut tuntas calo CPNS, termasuk pihak-pihak yang terlibat. Bahkan kepada pihak kepolisian di daerah kami juga mendorong untuk membongkar jaringan yang terlibat percaloan CPNS ” tegas Menteri Tjahjo Kumolo kepada media terkait dengan praktek percaloan CPNS yang dilakukan anak artis Nia Daniati yang telah dengan sengaja membawa-bawa nama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ditegaskan Tjahjo Kumolo, pemerintah menjamin tes seleksi CPNS atau calon aparatur sipil negara (CASN) dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa dipungut biaya sepeser pun. Pelaksanaan seleksi CASN dilakukan dengan computer assisted test (CAT), sehingga sulit bagi pihak lain untuk memengaruhi hasilnya.
Baca Juga: Pedang Salib Berusia 900 Tahun Ditemukan di Teluk Haifa Utara Israel
“Bahkan, nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS kali ini disiarkan langsung melalui akun YouTube BKN. Sehingga sulit bagi pihak lain untuk memengaruhi hasilnya,” ujar Tjahjo Kumolo.
Diingatkan Tjahyo Kumolo, bila masyarakat menemukan pihak yang menawarkan ada iming-iming untuk menjadi CPNS diluar prosedur dan tidak sesuai ketentuan, maka dipastikan itu adalah penipuan. “Siapapun tidak dapat membantu, kecuali dirinya sendiri,” ujar Tjahjo Kumolo, yang berharap masyarakat yang mengetahui hal tersebut untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.
Selain itu, Menteri Tjahjo Kumolo juga meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memahami area rawan korupsi.
Baca Juga: Waspadai Fenomena Cuaca Ekstrim Masa Peralihan Musim Kemarau ke Musim Penghujan
“Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, bahkan di saat pandemi Covid-19, ada calo vaksin yang melibatkan ASN,” ujar Tjahjo Kumolo.
Disampaikan Tjahjo Kumolo, pihaknya merasa sangat prihatin dengan masih adanya PNS atau pejabat publik yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Saber Pungli. “Seluruh ASN diminta memahami dan memperhatikan strategi nasional pencegahan korupsi sehingga diharapkan bisa dilakukan upaya pencegahan korupsi sejak awal,” pungkas Tjahyo Kumolo. (heriyanto)***
