Network
/photo/2022/04/28/3849658591.jpg)
PORTAL BANDUNG TIMUR - Usai menjalani pemeriksaan secara maraton terhadap 12 orang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor, Kamis 28 April 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan delapan (8) orang tersangka. Status Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin bersama tujuh (7) orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT KPK pada Selasa 26 April 2022 hingga Rabu 27 April 2022 naik ke tahap penyelidikan dengan status sebagai tersangka.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Kamis 28 April 2022 dinihari tadi. “Dari dua belas orang yang diamankan selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang kemudian delapan orang ditingkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," terang Firli Bahuri.
Ke delapan orang tersangka tersebut, Bupati Ade Munawaroh Yasin, beserta Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Rizki Taufik. “Para tersangka dalam hal ini adalah pemberi suap,” ujar Firli Bahuri.
Baca Juga: Lebaran 2022, Pemudik Menggunakan Sepeda Motor Mulai Ramai di Jalur Selatan
Sementara tersangka penerima suap adalah Pegawai Badan pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat Kasub Auditorat Jabar III / Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah, Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat/ Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan, dan dua orang pemeriksa, Hendra Nur Rahmatullah Karwita serta Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.
Ade Munawaroh Yasin merupakan adik dari Rachmat Yasin Bupati Bogor periode 2008-2013 dan 2013-2018 yang juga ditangkap KPK karena kasus suap pemberian rekomendasi alihfungsi hutan lindung tahun 2014. Ade Munawaroh Yasin yang meneruskan jabatan dari kakaknya Rachmat Yasin untuk menjadi Bupati Bogor periode 2018-2023, juga disangkaka telah menerima suap.
“Adapun kasus ini bermula dari keinginan Bupati Bogor AY (Ade Munawaroh Yasin) agar laporan keuangan Pemkab Bogor kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebelumnya, tersanka AY mendapatkan laporan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan bisa berdampak pada kesimpulan disclaimer,” terang Firli Bahuri.
Baca Juga: Minyak Goreng Sementara Dilarang di Ekspor, Penuhi Dulu Kebutuhan Dalam Negeri
Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasik kemudian meminta anak buahnya agar mengupupayankan Pemkab Bogor kembali meraih predikat WTP. Bupati Bogor meminta anak buahnya menghubungi auditor BPK Perwakilan Jawa Barat untuk memuluskan predikat WTP.
Untuk menyanggupi permintaan Pemkab Bogor tersebut tim audtor sejak awal disusun dan dikondisikan. Pemeriksaan dilakukan hanya untuk SKPD tertentu yang tidak membuat laporan keuangan Pemkab Bogor jelek, sementara di Dinas PUPR , tim BPK menemukan adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan jalan di kawasan Pakansari senilai Rp 96,4 miliar.
