Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Wali Kota Bogor Bima Arya tegaskan temuan Tim Verifikasi Faktual dari 763 orang siswa pemerimaan peserta didik baru atau PPDB sebanyak 155 siswa terindikasi memalsukan domisili. Dari 913 nama pendaftar jenjang SMP di Kota Bogor ada 414 orang siswa yang sesuai.
“Sesuai dengan aturan yang berlaku, sanksi yang dijatuhkan terhadao 155 orang siswa PPDB yang tidak sesuai berdasarkan hasil temuan Tim Verifikasi Faktual, maka akan dicoret dari daftar. Secara otomatis maka daftar yang ada dibawahnya akan naik,” tegas Bima Arya dalam keterangan persnya di Balai Kota Bogor.
Sikap tegas Wali Kota Bogor Bima Arya dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari tim gabungan verifikasi PPDB di Kota Bogor. Tim mencatat ada 913 nama pendaftar jenjang SMP yang terindikasi bermasalah.
Dikatakan Bima Arya, TimVerifikasi Faktual telah langsung mengecek secara door to door di lapangan. Sudah diverifikasi ada 763, dan hasilnya tim mendapati 155 pendaftar dinyatakan tidak sesuai
Baca Juga: Campak di Kabupaten Bogor dan Bandung Barat Sudah Masuk Katagori KLB
“Artinya, nama-nama tersebut terbukti tidak ditemukan di domisili yang didaftarkan. Nama-nama tersebut akan didiskualifikasi,” tegas Bima Arya senagaimana dikutip dari instagramnya @bimaaryasugiarto
Sementara uUntuk jenjang SMA, menurut Bima Arya semua laporan warga dan temuan lapangan terkait indikasi kecurangan akan diteruskan ke KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat. “Karena SMA bukan kewenangan Pemkot Bogor maka tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jangan sampai kita biarkan anak-anak hanya mencari lokasi dan bukan mengejar prestasi,” tegas Bima Arya.
Selain akan mendiskualifikasi calon siswa serta melaporkan kecurangan di PPDB SMPN Bogor dan melaporkan kecurangan di PPDB SMAN Bogor, Bima Arya yang juga sbagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan melaporkan ke Presiden Jokowi serta Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
“Akan saya laporkan temuan kecurangan PPDB ini ke Pak Presiden dan Mas Menteri Pendidikan untuk mengevaluasi total sistem zonasi PPDB,” pungkas Wali Kota Bogor Bima Arya.***
