Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda soroti sistem zonasi pelaksanaan sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sudah 5 tahun pelaksanaan semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi.
Disampaikan Syaiful Huda, polemik permasalahan sistem zonasi pelaksanaan sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak menemui titik terang. Seteah berlangsung 5 tahun masih banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa, karenanya permasalahan harus diselesaikan bersama-sama dengan Kemendikbud.
"Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca Juga: Ketahuan Curang, 155 Siswa PPDB di SMP Kota Bogor Terancam Diskualifikasi
Ditegaskan Syaiful Huda, menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bogor Bima Arya dan langsung ditindaklanjuti. Penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi.
"Nah, satgas PPDB ini setahu saya sudah dibentuk sejak 2018 melalui joint MoU antara Kemendikbud dengan Kemendagri. Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023. Ketika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan sejak awal ada terapinya, oh tahun 2021 ditemukan ada fenomena pembuatan domisili baru banyak," ujar Syaiful Huda, dalam keterangannya yang diterima Portal Bandung Timur.
Dikatakan Syaiful Huda, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Juga Mendikbud Nadiem Makarim yang menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
Baca Juga: PPDB SD Negeri Sepi Pendaftar, Begini Penjelasan Kadisdik Kota Bandung
"Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB," kata Syaiful Huda.
Dikatakan Syaiful Huda, pihaknya merekomendasi Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. “Maka saya minta Mas Menteri Nadiem sendiri yang memimpin Satgas PPDB. Tadinya hari ini (rapat bareng Nadiem), kebetulan Mas Nadiemnya cuti. Jadinya (hari ini) hanya eselon I yang kita undang," pungkas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.***
