Sekda Sumedang Apresiasi Sri Mulyani, Tapi Soal Program 'Ecer-ecer' Belum Dijawab

- 15 September 2021, 19:18 WIB
Sekda Sumedang Herman Suryatman
Sekda Sumedang Herman Suryatman /Dok Pribadi/

Baca Juga: Penderita Covid-19 Maksa Ngemal, Siap-siap di Isolasi

Mengenai penyusunan APBD, ia mengatakan, daerah selalu mengikuti regulasi yang diamanatkan dalam peraturan perundangan terkait mandatory spending.  Regulasi tersebut adalah belanja pendidikan 20%, belanja kesehatan minimal 10%, belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum, serta alokasi dana desa sebesar 10%.

Dijelaskan juga, karena kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbatas, maka postur APBD untuk membiaya program pembangunan yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat, sebagian besar dipenuhi dari dana DAK dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Khusus di Sumedang, agar terjadi peningkatan kapasitas fiskal, Pemda berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. “Upaya ini dilakukan untuk mendanai program kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia juga menjelaskan, untuk belanja-belanja yang kurang efektif , Pemda berupaya melakukan refocussing anggaran dan secara bertahap  menerapkan analisis standar belanja. Tujuannya, agar belanja yang dialokasikan dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memenuhi konsep value for money dan memperbaiki kualitas APBD.

Baca Juga: Sitem Ganjil Genap Akhir Pekan Terbukti Tekan Mobilitas Kendaraan

“Untuk meningkatkan serapan anggaran dan capaian output serta kegiatan, saat ini dilakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SKPD sehingga diharapkan proses serapan anggaran dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan,” ujarnya

Sumedang juga menerapkan manajemen kas, agar dapat memenuhi likuiditas dan kebutuhan belanja operasi. Manajemen kas di maksud adalah penempatan dana dalam bentuk deposito on call.

Sayangnya, yang menjadi pertanyaan Portal Bandung Timur saat menghubungi Sekda tidak terjawab. Yang ditanyakan adalah penjelasan Menkeu bahwa masih banyak Pemda yang membuat program 'ecer-ecer',  tanpa memperhatikan hasil output dan outcome. “Bagaimana di Sumedang?”. (ap sutarwan)***

Halaman:

Editor: Agus Safari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x