Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Siti Muntamah berharap dalam waktu 17 bulan menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mampu menuntaskan berbagai persoalan urgent di Jawa Barat. Terutama dalam hal persoalan mendasar di Jawa Barat yang dibidangi Komisi V DPRD Jawa Barat terkait kemiskinan ekstrem, kesehatan, pendidikan, banyak blank spot dan lainnya.
Disampaikan Siti Muntamah, Komisi V DPRD Jabar khususnya, dengan tangan terbuka siap berkolaborasi dan membangun sinergi, dengan Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin guna membangun Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. "Insya Allah DPRD Jawa Barat siap berkoordinasi serta berkolaborasi dan bersama-sama membangun Jawa Barat lebih baik," ujar Siti Muntamah, saat ditemui awak media Kamis 7 September 2023.
Disampaikan Siti Muntamah, untuk program-program yang telah baik diharapkan dapat dipertahankan. Sementara persoalan yang belum dirampungkan secara optimal oleh pemimpin sebelumnya mampu ditambal secara optimal.
Baca Juga: Bey Triadi Machmudin Diharapkan Jadikan Masalah Sampah Bagian dari Skala Prioritas 17 Bulan Menjabat
"Dengan keterbatasan anggaran yang ada bisa kita optimalkan untuk hadirnya Jawa Barat yang lebih makmur, sejahtera dan mandiri. Untuk program-program yang sudah berjalan baik mari kita teruskan dan memperbaiki yang kurang,” kata Siti Muntamah.
Disampaikan Siti Muntaman, ada banyak persoalan yang di bidangi Komisi V DPRD Jabar yang membutuhkan perhatian serta ditindaklanjuti penyelesaiannya. "Kami dari Komisi V, kita masih banyak persoalan yang mendasar, seperti kemiskinan ekstrem, polemik terkait pendidikan, dan kesehatan yang tentunya diperlukan duduk bareng antara Legislatif dan Eksekutif dalam menyelesaikannya,” ujar Siti Muntamah.
Baca Juga: Bey Triadi Machmudin Pejabat Gubernur Jawa Barat, 17 Bulan Menjabat Tidak Akan Gunakan TAP
Hal yang tidak kalah pentinya untuk menjadi perhatian Pejabat Gubernur Jawa Barat adalah mendorong Indikator Kinerja Utama (IKU) Jawa Barat saat ini serta memprioritaskan pembangunan keluarga. “Karena persoalan sosial yang kerap timbul di lingkungan masyarakat, mayoritas bermula dalam rumah tangga. Semisal kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, prilaku menyimpang seperti LGBT dan lainnya,” pungkas Siti Muntamah yang berharap Pejabat Gubernur Jawa Barat saat ini menjadikan kesejahteraan keluarga sebagai ukuran pembangunan. (syiffa ryanti)***
