Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Forum RT RW Kota Bandung mendatangi kantor DPRD Kota Bandung untuk melaksanakan audiensi tentang usulan kenaikan insentif RT RW. Forum RT RW Kota Bandung diterima oleh Komisi A DPRD Kota Bandung bersama Bappelitbang dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung.
"Digelarnya rapat audiensi hari ini berkaitan dengan aspirasi dari Forum RT RW akan harapan adanya kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW di Kota Bandung," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, usai memimpin jalannya rapat audiensi, di Ruang Rapat Komisi A Gedung DPRD Kota Bandung, Senin, 8 Januari 2024.
Ia menjelaskan, Forum RT dan RW menyampaikan bahwa sudah adanya kajian yang mendukung untuk dilakukannya kenaikan insentif tersebut. Namun, lanjut dia, dari penjelasan yang disampaikan Tapem dan Bappelitbang, bahwa memang hasil kajian itu belum secara resmi, dan belum disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
"Di samping itu, untuk dapat melahirkan suatu kebijakan termasuk rencana kenaikan insentif, maka harus adanya regulasi yang jelas, baik itu kajian maupun usulan yang menjadikan adanya regulasi tersebut," jelasnya.
Dikarenakan saat ini bahwa APBD Tahun 2024 telah ditetapkan dan sudah melalui proses penilaian evaluasi gubernur Jawa Barat, maka kata Rizal Khairul, usulan-usulan yang disampaikan Forum RT RW bisa menjadi masukan untuk perencanaan atau proyeksi anggaran di tahun 2025.
"Untuk masuk RKPD ini kan harus dari sebelum-sebelumnya, dan enggak mungkin masuk di tengah jalan. Selain itu, untuk kenaikan insentif ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah di stuktur APBD yang ada," tegasnya.
RT RW Ujung Tombak
Rizal Khairul menambahkan, setelah audiensi, pihaknya akan menggelar pertemuan rapat lanjutan dengan mengundang stakeholder-stakeholder terkait yang menjadi mitra kerja Komisi A untuk membahas terkait adanya aspirasi tersebut.
Sebab, lanjut dia, kebutuhan akan adanya kenaikan insentif tersebut sangat diperlukan. Terlebih peran RT dan RW selain sebagai ujung tombak, namun juga menjadi sektor yang diandalkan oleh pemerintah untuk menghubungkan dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
