Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Praktek renternir di Kota Bandung terus semakin canggih mampu beradaptasi dengan kondisi kekinian. Selama masa pandemi Covid-19 Ppedagang di pasar tradisional Kota Bandung banyak terjerat praktek renternir berdalih koperasi simpan pinjam.
“Selama ini rentenir telah mengakar di kalangan masyarakat dan telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat. Kita harus bergerak lebih cepat dari rentenir, melalui FGD ini diharapkan bisa menghasilkan strategi-strategi untuk mengatasi praktek rentenir, sehingga Kota Bandung bisa menjadi kota yang bersih dari rentenir" ujar Wakil Wali Kota Yana Mulyana pada Focus Group Discusion (FGD) bertajuk 'Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Peran Satgas Antirentenir Kota Bandung" Rabu 6 Oktober 2021 di Hotel Savoy Homann Kota Bandung.
Terkait dengan semakin meningkatnya praktek rentenir dengan berbagai modus operandi, Yana Mulyana meminta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung untuk mempersempit ruang rentenir. Salah satunya dengan menghidupkan kembali koperasi-koperasi simpan pinjam.
Baca Juga: Warga Cigumentong Senang, Listrik Kini Masuk ke Desanya, Gratis Pula
"Sekarang ini yang harus kita lakukan, Bank Bandung mendekatkan diri dan aktif mempromosikan program kepada masyarakat. Seperti program pinjaman modal usaha. Ini bisa menjadi alternatif masyarakat dan lambat laun meninggalkan rentenir," ujar Yana Mulyana.
Dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat menurut Yana MulyanaDinas KUKM agar memberi kemudahan proses pinjaman. “Karena sejatinya rentenir memberi kemudahan dalam proses pinjaman sehingga hal itulah yang membuat masyarakat akhirnya terjebak, dalam prakteknya rentenir bisa menagih setiap hari karena bila ditagih sekaligus sebulan Rp100.000 rasanya mahal, tapi kalau sehari Rp5.000 dia mampu, padahal jadinya Rp150.0000," ujar Yana Mulyana.
Baca Juga: Heboh Dunia, Penggambar Kartun Nabi Muhammad SAW Tewas Tabrakan
Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman mengungkapkan, sejak pandemi Covid-19 terjadi kenaikan pengaduan yang didominasi korban pinjaman online. Sebagian besar dari mereka terpaksa meminjam karena untuk membuka usaha dan biaya hidup sehari-hari.
"Ada kenaikan pengaduan sebanyak 34 persen, latar belakangnya karena untuk membuka usaha biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk tindak lanjut dari pengaduan dilakukan mediasi dan advokasi, penyelesaian mandiri dan kemitraan," pungkas Yana Mulyana. (heriyanto)***
