Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI mengapresiasi kinerja Dewan Pers Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP), dalam memberikan pengawasan pada industri media. Perpindahan televisi analog berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital tidak bisa terelakkan dan harus diantisipasi.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
“Sebagai penjaga gawang bagi instituasi media dan penyiaran, harapannya ketiga lembaga dapat mengedepankan pengawasan dan sosialisasi bagi industri media agar dapat mengabarkan informasi yang valid dan berimbang,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan yang mengapresiasi kinerja KPI, KIP dan Dewan Pers terhadap kondisi pemberitaan media kekinian.
Baca Juga: Secara Serentak, Operasi Yustisi dan Sosialisasi Vaksinasi Dilakukan Humanis Polres Majalengka
Dicontohkan Sturman, terkait informasi sumir soal vaksin Covid-19 di tengah masyarakat yang kebanyakan meragukannya. "Selain yang sangat rawan misalnya soal Undang-Undang yang belum selesai, tapi media sudah sedemikian hebat memberitakannya, ini bagaimana peran lembaga-lembaga ini menyikapi hal tersebut," ujar Sturman seraya menambahkan agar semua lembaga untuk mendorong sosialisasi protokol kesehatan selama pandemi ini.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan, perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.
Baca Juga: Tidak Ada Ruang di Cianjur Untuk Kejahatan Kelompok Bermotor
Disampaikan Abdul Kharis, pihaknya meyakini migrasi tersebut akan membawa manfaat yang baik bagi duni pertelevisian dan masyarakat. "Switch analog ke digital salah satu manfaatnya penentuan rating bisa lebih objektif dengan feedback yang dapat langsung diperoleh," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Diharapkan Abdul Kharis, akan lebih banyak pihak yang dapat memantau langsung siaran televisi. “Khusus kepada Dewan Pers, KPI dan KIP sebagai pengawas televisi dalam negeri, harus bergerak dalam melakukan pemantauan dengan langsung menyesuaikan diri,” pungkas Abdul Kharis. (heriyanto)***
