Network
PORTAL BANDUNG TIMUR – Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 menekan BPIH 2024 menjadi Rp93,4 juta dari usulan Rp105 juta. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) diminta Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI jangan sampai mengurangi fasilitas dan pelayanan terhadap jemaah setelah usulan turun menjadi Rp93.4 juta.
Sebagaimana disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid pada rapat Komisi VIII di Gedung Nusantara II. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI telah menekan BPIH 2024 dari sebelumnya diajukan Kemeneterian Agama sebesar Rp105 juta menjadi Rp Rp93.410.000.
“Saya sebagai Ketua Panja menyampaikan Pak Dirjen, kami apresiasi sekali terhadap kinerja bapak-bapak dan juga teman-teman semua tim Panja. Namun, yang perlu kami sampaikan disini terkait dengan pengajuan dari pemerintah Rp105 juta menjadi Rp93.410.000, tidak mengurangi pelayanan, tidak mengurangi terkait dengan ramah lansia. Ini catatan-catatan karena terus terang 2023 kemarin itu, terus terang tidak ramah lansia. Ini kami mohon kurang lah, sangat menjadi satu catatan dari kami,” kata Abdul Wachid.
Baca Juga: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Diusulkan Kementerian Agama Rp105 Juta
Ketua Panja BPIH Abdul Wachid dalam rapat menyoroti sejumlah hal yang harus di evaluasi jajaran Kemenag, khususnya di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pertama mengenai persoalan pemondokan selama pelaksanaan haji. Komisi VIII DPR RI meminta agar kualitas yang diberikan tak jauh dari penyelenggaraan haji di 2023.
"Yang selanjutnya kaitannya dengan pemondokan saya mohon untuk kualitasnya, saya mohon juga tidak jauh dari yang kemarin. Saya lihat angka-angka yang diberikan, harga yang disampaikan pada kami, saya kira kalau kami hitung rata-rata masih sesuai dengan yang kita putuskan," kata Abdul Wachid.
Selain itu, mengenai katering yang diperoleh jemaah haji, yang berkaitan dengan permasalahan soal syarikah atau perusahaan yang memiliki izin operasional di lapangan. Diharapkan perusahaan yang menangani berupaya memaksimalkan pekerjaan dan tidak melanjutkan dengan katering yang tidak melaksanakan tugas dengan baik di tahun 2023.
Baca Juga: Pergi Haji Tahun Depan Bukan Hanya Mampu Bayar ONH, Ini Syarat Utama Pergi Haji
Ketua Panja BPIH 2024 Abdul Wachid juga meminta pemerintah memastikan tidak ada kejadian serupa di Mina seperti 2023. Seperti persoalan mengenai kamar kecil yang tidak memadai, pelayanan kesehatan hingga air limbah yang banjir ke tempat kemah para jamaah.
"Kami mohon koreksinya terutama catatan kami adalah yang di Mina, yaitu terjadi kamar kecil yang tidak ada air itu harus ada koreksi. Termasuk pelayanan kesehatan di Mina juga perlu ada peningkatan. Saya lihat kemarin secara langsung pada waktu itu banyak kamar kecil yang tidak bisa dipakai atau hanya separuh yang bisa terpakai. Saya kasihan antrian ibu-ibu yang panjang tahu-tahu nggak ada air. Bahkan, adanya banjir air limbah yang mengotori di kemah para jemaah," pungkas Ketua Panja BPIH 2024 Abdul Wachid.***
