Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Bupati Bandung Dadang Supriatna mentargetkan Kontingen Kabupaten Bandung juara umum pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat Tahun 2022 mendatang. Sanksi pemecatan Pengurus Cabang (Pengcab) atau cabang olahraga (cabor) terbukti memperjualbelikan atlet Kabupaten Bandung.
Hal itu disampaikan Bupati Dadang Supriatna saat menyambut atlet dan pelatih asal Kabupaten Bandung yang berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Rumah Jabatannya, Soreang, Kamis 21 Oktober 2021 .
“Kami sedang berpikir bagaimana para atlet bisa kembali memperkuat Kabupaten Bandung, karena sebentar lagi menghadapi Porda, jadi harus bersiap-siap. Kami juga menargetkan Kontingen Kabupaten Bandung menjadi Juara Umum,” ujar Bupati didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Marlan Nirsyamsu.
Baca Juga: Facebook Akan Ganti Nama, Spekulasi Penggantinya Beredar
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung akan mengambil kembali atlet yang memperkuat daerah lain, Bagi pengurus cabang (pengcab) atau cabang olahraga (cabor) yang memperjual belikan atlet Kabupaten Bandung, akan dikenakan sanksi hingga berupa pemecatan ketua pengcab/cabor.
“Kami tidak menyalahkan apabila pasca PON atau porda nanti banyak atlet yang keluar, tapi kami yakin, para atlet ini masih cinta dan sayang daerah asalnya. Insya Allah mereka tidak akan meninggalkan Kabupaten Bandung,” ucap Dadang Supriatna.
Kepada para atlet Dadang Supriatna meminta untuk memanfaatkan Sarana Olahraga (SOR) Jalak Harupat sebagai tempat berlatih. “Kami tidak akan memungut biaya bagi atlet yang ingin berlatih di SOR Jalak Harupat, karena bagaimanapun ini adalah milik masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Dadang Supriatna.
Baca Juga: Gegara Isyu Hamili Pacar dan Suruh Aborsi, Kim Seon Ho Kehilangan Beberapa Kontrak
Sementara untuk meningkatkan eksistensi cabor, Dadang Supriatna mengimbau dinas terkait untuk melaksanakan kegiatan olahraga mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. “Di Kabupaten Bandung ini total ada 51 cabor. Ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Dadang Supriatna.
