Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda tegaskan target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal serius sepenuhnya. Target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini.
“Rekruitmen 1 juta guru honorer harus dikawal sepenuhnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi consern bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,” tegas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Hal tersebut diungkapkan Syaiful Huda pada Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin 24 Mei 2021.
Baca Juga: Meski Stok Kedelai Aman, Harga Terus Merangkak Naik
Ditegaskan Syaiful Huda, target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini. Sehingga tidak akan berlarut-larut hingga tahun 2022.
“Karena kuota 1 juta baru terisi setengah juta. Kita minta ini dituntaskan tahun ini pula, sehingga jangan sampai menunggu tahun 2022,” tegas Syaiful Huda.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Syaiful Huda menegaskan, profesi guru adalah profesi yang harus diutamakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding profesi lainnya. Guru merupakan profesi paling utama yang menjadi concern Panja Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN).
Baca Juga: Pasca Isu KLB, Elektabilitas Partai Demokrat Terus Naik
“Khusus guru saya kira profesi yang paling utama dan harus dijadikan pegawai PNS oleh pemerintah. Ini menjadi concern kita karena itu Panja ini akan terus mendorong itu semuanya,” tegas politisi dapil Jawa Barat VII Syaiful Huda.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi juga berpendapat bahwa permasalahan guru honorer ini harus segera diselesaikan sehingga ke depannya. Pemerintah dapat melakukan langkah lanjutan seperti dengan meningkatkan kompetensi dan potensi agar sumber daya guru nantinya benar-benar berkualitas.
