Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Informatif 2020, dari Komisi Informasi (KI) Pusat. Prestasi predikat serupa juga diterima dua tahun berturut-turut yakni 2018 dan 2019.
"Dalam tiga tahun terakhir, kita masih menjadi provinsi yang paling informatif. Di Indonesia, hanya ada 10 provinsi yang mendapat penghargaan tersebut, dari total 34 provinsi," kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam Penyerahan Piala Pada Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Jabar 2020 di Gedung Sate, Kamis 3 Desember 2020.
Penghargaan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) KI Pusat selama tiga bulan, terkait keterbukaan informasi publik yang di antaranya pada pemerintah provinsi. Kategori informatif merupakan kategori tertinggi pada penganugerahan tersebut. Jabar ada di tiga besar dengan nilai 98,15, setelah Jateng 99,07, dan DKI Jakarta dengan nilai 99,07.
Baca Juga: Panen Raya Cabai Demplot Anggrek
Baca Juga: 7 Rumah Tertimbun Tanah Longsor Bukit Rancagoong, Jalan Pangalengan-Rancabuaya Terputus
Kang Emil menargetkan, pada 2021, keterbukaan informasi di Jabar mencapai 100 persen. Salah satunya dengan menaikkan partisipasi Badan Publik. “Salah satu benteng Jabar yang bisa digunakan adalah adanya unit kerja anti hoaks, Jabar Saber Hoaks (JSH). Satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki unit kerja anti hoaks,”jelasnya.
Selain itu, pandemi COVID-19 memaksa semua pihak untuk beradaptasi dan menguasai teknologi digital, terutama dalam keterbukaan informasi. “Pasca COVID-19, kita harus menjadi masyarakat yang beradaptasi, salah satunya dipaksa untuk melakukan kegiatan semuanya serba digital,” kata Kang Emil.
Gubernur Jawa Barat berharap, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi Jabar memiliki kapasitas dan kapabilitas, dalam menggunakan dan memaksimalkan teknologi digital.
Baca Juga: Bupati Kuningan Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
