Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur gencar melakukan tes swab antigen (testing) dan penelusuran kasus (tracing) dalam dua pekan terakhir. Hasilnya tidak kurang daei 43 orang warga Kabupaten Cianjur dinyatakan positif Covid-19.
“Sampai saat ini ada 43 orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Namun demikian dari 43 tersebut tidak ada yang dinyatakan terpapar varian Omicron, karena untuk mengetahui Omicron atau tidak tes harus dilakukan di Labkesda Jabar,” ujar Sekretaris Dinkes Cianjur dr Yusman Faisal kepada wartawan.
Dikatakan Yusman Faisal dari 43 orang kasus positif Covid-19 sebanyak 32 orang terpapar di luar kota. Sedangkan 11 orang lainnya di Cianjur karena data yang diambil berdasarkan KTP, bukan tempat terpaparnya yang bersangkutan.
Baca Juga: 37 Karya Budaya Jawa Barat Ditetapkan Jadi Warisan Budaya TakBenda
“Berdasarkan hasil tracing, ternyata 32 orang warga tinggal di luar kota dan datanya masuk ke Cianjur. Sedangkan 11 orang warga tinggal di Cianjur, saat ini menjalani isolasi di vila khusus dan rumahnya masing-masing atau isolasi mandiri, sedangkan sisanya menjalani isolasi di luar kota," kata Yusman Faisal.
Dari 11 orang menurut Yusman Faisal, enam orang menjalani isolasi di vila Bumi Ciherang mereka ASN di Pemkab Cianjur dan lima orang lainnya isolasi mandiri. “Dugaan sementara, yang kasus ASN terpapar varian Omicron, meski secara klinis belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil dari Labkesda Jabar,” ujar Yusman Faisal.
Pihaknya patut menduga keenam ASN tersebut terpapar varian Omicron dikarenakan penyebarannya lebih cepat dari varian Delta. “Namun untuk lebih pastinya kami masih menunggu hasil laboratorium dari sampel darah yang sudah dikirim," ujar Yusman Faisal.
Baca Juga: Ini Penjelasan Sekjen DPR RI tentang 9 Anggota DPR RI dan 80 Staf Parlemen Terpapar Covid-19
Dinkes Kabupaten Cianjur menurut Yusman Faisal saat ini terus gencar melakukan pencegahan untuk mengantisipasi lonjakan kasus di Cianjur. Termasuk menghilangkan apel pagi bagi pegawai pemda, menghentikan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan menerapkan WFH 50 persen untuk pelayanan non-esensial.
"Pelaksanaan pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan sistem masuk hanya 50 persen, pemeriksaan ketat bagi pengunjung ke tempat wisata dan pusat keramaian. Serta sejumlah pembatasan lainnya untuk warga, termasuk tidak melakukan perjalanan ke luar kota," pugkas Yusman Faisal. (dani jatnika)***
