Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Usulan Rencana Pemekaran Wilayah atau Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) masih terbentur pada kebijakan moratorium yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Namun demikian, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku, dirinya optimistis setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh Pemerintah Pusat delapan usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan.
Sejak tahun 2020, telah ada delapan CDPOB yang diusulkan. Delapan usulan tersebut adalah, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Terakhir, Gubernur Jabar mengusulkan tiga CDPOB yakni, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Bahkan DPRD Jawa Barat telam membentuk Pansus CDPOB untuk menindak lanjuti usulan tersebut.
Baca Juga: Ganjil Genap Diberlakukan, 253 kendaraan di Gerbang Tol Pasteur Bandung diputarbalik
"Nanti pada saat moratorium dibuka oleh Pusat maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah yang sudah memadai," katanya.
Ridwan Kamil memastikan, Pemda Provinsi Jabar akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan. Menurutnya, Jabar dengan populasi hampir 50 juta jiwa idealnya memiliki 40 kabupaten/kota.
"Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 daerah," ujarnya.
Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Semburkan Guguran Awan Panas
Dengan ditambah delapan usulan CDPOB, Jabar kini berpeluang memiliki 35 daerah. Kang Emil mengatakan, angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2018-2023 di mana daerah yang diusulkan berjumlah lima.
"Sekarang baru 35 daerah namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima," ucapnya.
Ridwan Kamil berharap suatu saat per satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan yang dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan.
"Semoga suatu hari terkejar keadilan di mana satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintah," harapnya.(syiffa ryanti)***
