Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro tegaskan proses hukum yang dijalankan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Penanganan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang murni penanganan tindak pidana buka merupakan bentuk kriminalisasi atau politisasi.
Hal tersebut ditegaskan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, terkait dengan pernyataan pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy menyatakan bahwa kliennya merasa dikriminalisasi dan dipolitisasi atas penetapan tersangka.“Kriminalisasi saya rasa jauh dari tuduhan yang disampaikan. Tapi memang betul kalau Bareskrim khususnya reserse itu mengkriminalkan orang, ada aturannya, selama itu mengikuti aturan berdasarkan aturan yang ada itu dikategorikan kriminalisasi,” ujar Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sebaimana dikutip dari situs Divisi Humas Polri, Sabtu 5 Agustus 2023.
Disampaikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang menghadapi situasi kontroversial menyusul tuduhan dugaan penodaan agama yang dialamatkan padanya. Namun, Bareskrim Polri dengan tegas membantah bahwa kasus tersebut merupakan bentuk kriminalisasi atau politisasi.
Baca Juga: Penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri Lakukan Pengeledahan di Ponpes Al Zaytun Indramayu
Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap Panji Gumilang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. “Tidak ada politisasi, masyarakat bisa menilai apakah ini kriminalisasi atau bukan, kalau kuasa hukum sah-sah saja menyampaikan,” ucap Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro.
Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyanggah tudingan politisasi atas kasus tersebut sebagaimana yang disampaikan pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy. “Seluruh proses hukum yang dijalankan terhadap Panji Gumilang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa ada intervensi politik,” tegas Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro.
Penyidik Bareskrim Polri menurut Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, menjaalankan proses hukum terhadap Panji Gumilang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan secara profesional. “Bareskrim Polri resmi telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penodaan agama, penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu,” ujar Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro.
Panji Gumilang kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskerim Polri dimulai pada Rabu 2 Agustus 2023 pukul 02.00 WIB. Penahanan dilakukan selama 20 hari hingga 21 Agustus 2023.
Panji Gumilang dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 45a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.***
