Network
PORTAL BANDUNG TIMUR - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan penanganan darurat bencana banjir di Kota Medan dan Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara selesai dalam tiga minggu. Penanganan dilakukan untuk menghidari bencana lebih besar lagi menjelang puncak musim penghujan 2021 mendatang.
Demikian ditegaskan Menteri PUPR Menteri Basuki Hadimuljono saat meninjau langsung lokasi banjir yang menerjang Perumahan De Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan dan Kota Tebing Tinggi.
"Penanganan darurat harus selesai dalam 2 hingga 3 minggu, gerakkan semua dan tambahkan alat berat yang ada, libatkan penyedia jasa/kontraktor agar lebih cepat, jangan sampai hujan besar datang, banjir terulang lagi, karena menurut prediksi BMKG curah hujan masih akan tinggi hingga awal tahun 2021," ujar Menteri Basuki Hadimuljono, sebagaimana dikutip Portal Bandung Timur dari laman pu.go.id.
Baca Juga: Startup4Industry 2020 Ciptakan Ekosistem Solusi Teknologi Kala Pandemi
Dikatakan Basuki Hadimuljono, kegiatan yang dilakukannya meninjau langsung lokasi banjir merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo. "Banjir di Sumatera terjadi di beberapa titik, saya berbagi tugas dengan Pak Wakil Menteri (Wamen Jhon Wempi Wetipo), saya ke Sumut, beliau meninjau banjir di Aceh Utara," terang Basuki Hadimuljono.
Sebagai langkah penanganan darurat, menurut Basuki Hadimuljono, selain dilakukan pembersihan jalan dari sisa lumpur, juga akan dipasang tanggul sementara dengan geobag guna mencegah kembalinya luapan air sungai. "Kalau penanganan darurat sudah tertangani baru kita desain yang lebih baik untuk penanganan permanen," terang Basuki Hadimuljono.
Menurut Menteri Basuki penanganan banjir di Kota Medan, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Belawan akan dilakukan sejumlah perbaikan sungai. "Pertama kita akan buat groundsill (dam pengendali dasar sungai) di hilir dengan meninggikan dasar sungai supaya arusnya tidak terlalu deras dan menghantam kiri dan kanan tebing," ujar Basuki Hadimuljono.
Baca Juga: Kemenperin Incar Investasi Manufaktur Skala Global Disaat Pandemi
Selain itu menurut Basuki Hadimuljono, juga akan segera dilakukan pemadatan tanggul yang ada di bantaran sungai besar di Medan, yakni Sungai Deli, Percut dan Belawan. "Tebing ini juga tidak dibuat secara tepat, karena kelihatan tidak ada pemadatan. Nanti akan kita padatkan lagi," terang Basuki Hadimuljono.
Sedangkan untuk penanganan banjir jangka panjang, menurut Basuki Hadimuljon, akan melanjutkan normalisasi seluruh sungai yang ada di Medan. "Untuk pembebasan lahan warga yang tinggal di bantaran sungai akan kita bangunkan Rumah Susun (Rusun) sebagai alternatif relokasi," ujar Basuki Hadimuljono.
Selain normalisasi, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II menurut Basuki Hadimuljono, juga tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang berkapasitas tampung 28 juta m3.
Baca Juga: Pelaksanaan Vaksin COVID-19 Diperkirakan Februari 2021
“Bendungan yang ditargetkan rampung pada tahun 2022 diharapkan dapat mengurangi risiko banjir akibat luapan Sungai Percut dan Sungai Deli, khususnya di Kota Medan dan Kota Deli Serdang,” harap Basuki Hadimuljono.
Sementara Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin menambahkan, sejak terjadi banjir pada 3 Desember 2020 lalu, BWS bekerja sama dengan Pemda di Provinsi Sumatera Utara telah memobilisasi alat berat berupa 7 excavator dan penyerahan geobag sebagai bahan banjiran sebanyak 500 unit. "Untuk penanganan darurat berupa perbaikan tanggul yang putus di Sungai Belutu sepanjang 1,2 km," terang Maman Noprayamin.
Turut hadir dalam tinjauan tersebut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan, Walikota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara Selamat Rasidi, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (heriyanto)***
